- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu, 6 November 2019. Kedatangannya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan AS yang sudah terjalin selama 70 tahun.
Usai pertemuan, Airlangga menyatakan, dari pertemuan tersebut, Ross secara spesifik membahas secara detail rencana perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di Indonesia. Mulai dari sektor penerbangan, kesehatan, kendaraan listrik, hingga perusahaan teknologi digital.
"Ingin kerja sama di berbagai sektor mulai penerbangan dan kesehatan, dan juga sektor-sektor jasa lainnya, dan mereka bekerja di Tesla dan Honeywell dan banyak perusahaan AS lain yang tentunya ingin manfaatkan perkembangan ekonomi di Indonesia dan ingin aktif di Indonesia," katanya.
Selain itu, lanjut Airlangga, Ross menyampaikan terkait proses peninjauan ulang penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan Generalized System of Preferences atau GSP oleh Amerika Serikat yang telah memasuki tahap finalisasi. Karena itu, dia menjamin akan juga memudahkan AS untuk berinvestasi di Indonesia.
"Pada prinsipnya pemerintah akan fasilitasi termasuk mempermudah, sebab ada permintaan juga batasan mengenai permodalan dan kemitraan ini dijanjikan dalam waktu tiga bulan. Pemerintah sedang perbaiki yang dimasukkan dalam omnibus law," ujar dia.
Sementara itu, Ross menyampaikan bahwa Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, merupakan mitra perdagangan utama satu-satunya bagi Amerika Serikat. Karenanya, dia memastikan bahwa akan ada kesepakatan bilateral yang muncul setelah pertemuan hari ini.
"Kami juga menyambut investasi langsung oleh pebisnis Indonesia di AS, dan kami telah mengundang menteri dan delegasi untuk datang ke AS, ke Washington, 1 Juni hingga 3 Juni mendatang untuk ke acara kami, Foreign Direct Investment Conference of The Year," ujar Ross.
AS Perpanjang Pembebasan Tarif Bea Masuk untuk Indonesia
Keputusan tersebut diambil setelah USTR melakukan review terhadap fasilitas GSP untuk Indonesia sejak 2018.
