Di DPR, BPKN Curhat Anggarannya Tak Sebanding Tugas dari Jokowi

Rapat Kerja BPKN dengan DPR.
Sumber :
  • M Yudha Prastya/VIVAnews.

VIVA – Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN Kementerian Perdagangan, Ardiansyah Parman menjelaskan, ruang lingkup utama yang harus menjadi perhatian pihaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang hari ini sangat ditentukan oleh konsumsi rumah tangga.

img_title Dokter Tifa Beberkan Alasan Tolak 2 Saksi KPU di Sidang Ijazah Jokowi

Di mana, sekitar 58 persen dari perekonomian nasional Indonesia, menurutnya, sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"BPKN sangat concern terhadap aspek konsumsi masyarakat. Karena, 58 persen itu adalah belanja rumah tangga," kata Ardiansyah, saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 7 November 2019.

img_title Soal Posisi PSI di Koalisi Pemerintah, Jokowi Singgung Tak Ada Lagi Kader di Kabinet

Ardiansyah menjelaskan, pengeluaran penduduk dunia kelas menengah ke bawah, 60 persennya adalah soal pangan. Maka, ketika harga pangan bergejolak, kelompok inilah yang sangat rentan dan akan terkena dampaknya secara signifikan.

Ardiansyah mengakui, berdasarkan paparan yang sebelumnya diutarakan Presiden Jokowi, Indonesia membutuhkan kecepatan pertumbuhan ekonomi selama 25 tahun ke depan hingga mencapai sekitar 7,6 persen per tahun.

img_title Pengakuan Mengejutkan 2 Saksi dari KPU soal Ijazah Jokowi di Sidang Dokter Tifa

Karena itu, lanjut Ardiansyah, untuk menggenjot kinerja, BPKN mengusulkan agar ke depannya alokasi anggaran per tahun untuk BPKN bisa lebih diperhatikan. Karena, saat ini anggaran per tahun bagi BPKN, hanya sekitar 0,0001 persen dari PDB atau sekitar Rp25 miliar.

"Diharapkan tahun 2020, BPKN bisa mendapat anggaran yang bisa ditambah. Karena, nilai segitu dengan masalah yang harus ditangani BPKN memang agak berat," ujarnya. (asp)

Presiden ke-7 RI Joko Widodo

Tiga Kader PSI Mundur, Jokowi Ungkap Fokus Partai Saat Ini

Presiden ke-7 RI Jokowi menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah berfokus membenahi dan memperkuat struktur internal partai menyusul mundurnya 3 kader PSI

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut