Di DPR, BPKN Curhat Anggarannya Tak Sebanding Tugas dari Jokowi
- M Yudha Prastya/VIVAnews.
VIVA – Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN Kementerian Perdagangan, Ardiansyah Parman menjelaskan, ruang lingkup utama yang harus menjadi perhatian pihaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang hari ini sangat ditentukan oleh konsumsi rumah tangga.
Di mana, sekitar 58 persen dari perekonomian nasional Indonesia, menurutnya, sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat.
"BPKN sangat concern terhadap aspek konsumsi masyarakat. Karena, 58 persen itu adalah belanja rumah tangga," kata Ardiansyah, saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 7 November 2019.
Ardiansyah menjelaskan, pengeluaran penduduk dunia kelas menengah ke bawah, 60 persennya adalah soal pangan. Maka, ketika harga pangan bergejolak, kelompok inilah yang sangat rentan dan akan terkena dampaknya secara signifikan.
Ardiansyah mengakui, berdasarkan paparan yang sebelumnya diutarakan Presiden Jokowi, Indonesia membutuhkan kecepatan pertumbuhan ekonomi selama 25 tahun ke depan hingga mencapai sekitar 7,6 persen per tahun.
Karena itu, lanjut Ardiansyah, untuk menggenjot kinerja, BPKN mengusulkan agar ke depannya alokasi anggaran per tahun untuk BPKN bisa lebih diperhatikan. Karena, saat ini anggaran per tahun bagi BPKN, hanya sekitar 0,0001 persen dari PDB atau sekitar Rp25 miliar.
"Diharapkan tahun 2020, BPKN bisa mendapat anggaran yang bisa ditambah. Karena, nilai segitu dengan masalah yang harus ditangani BPKN memang agak berat," ujarnya. (asp)
Pengakuan Jokowi soal Polemik Tudingan Ijazah Palsu: Orang Lain Bicara Angkasa, Kita Masih Ijazah
Soal polemik tudingan ijazah palsu yang berlarut-larut, membuat mantan Presiden ke-7 Jokowi angkat bicara melalui Kuasa hukumnya, Rivai Kusumanegara. Kata kuasa
