- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Presiden Joko Widodo menilai program pemberdayaan bagi UMKM saat ini masih monoton dan tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh UMKM. Hal itu, terlihat dari pemberian subsidi kredit kepada UMKM yang diberikan oleh perbankan.
Dia menuturkan bahwa subsidi bunga bagi UMKM saat ini kurang. Memang bunga kredit UMKM saat ini sedang direncanakan turun dari 7 persen ke 6 persen. Namun, menurut Jokowi, tingkat bunga ini belum cukup atau masih terlalu tinggi untuk pemberdayaan UMKM.
"Menurut saya, ini jumlahnya juga masih kurang. Oleh sebab itu saya sudah minta, tapi tahun depan, ini bisa ditingkatkan lagi dua kali lipat (subsidinya)," kata Jokowi dalam ratas Pemberdayaan UMKM di kantor presiden, Jakarta, Senin 11 November 2019.
Namun begitu, Jokowi mengingatkan bahwa sasaran dari program ini juga harus ditujukan kepada usaha-usaha di bidang produksi. Bukan seperti kondisi saat ini yang lebih fokus pada UMKM di bidang perdagangan.
Di sisi lain, Jokowi menilai program pemberdayaan UMKM yang tersebar di Kementerian/Lembaga, BUMN hingga swasta, hasilnya juga belum 'nendang'. Apalagi, di berbagai instansi tersebut memiliki program pemberdayaan yang cenderung sama.
"Misalnya di BUMN, dari PNM itu ada program Mekaar. Di Kemenkeu ada program UMI (ultra mikro). Kemudian di setiap kementerian juga ada program pemberdayaan UMKM, tersebar dimana-mana, tidak fokus. Tidak terkoordinasi dan terkonsolidasi sehingga hasilnya kurang nendang," kata dia.
Seharusnya, Jokowi mengingatkan tak ada lagi duplikasi program di antara instansi agar ke depannya targetnya bisa lebih fokus. "(Ini) apa yang sudah dilakukan oleh sebuah kementerian diulang lagi oleh BUMN ataupun swasta. Sehingga, akhirnya apa?, target groupnya hanya itu-itu saja," kata dia.
Ekonomi UMKM Pasca Pandemi Covid-19
Peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam membangun sektor perekonomian di Indonesia.
