Jokowi Minta Mendag dan Menlu Kebut Perjanjian Dagang
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mempercepat perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) dengan negara potensial. Ini dalam rangka upaya peningkatan ekspor.
Hal itu disampaikan Jokowi, saat membuka rapat terbatas terkait akselerasi implementasi program perindustrian dan perdagangan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.
"Ini Pak Mendag dan Bu Menlu harus betul-betul kalau perlu tiap hari dikejar terus untuk negara potensial yang menjadi (tujuan) ekspor produk kita, yang kita belum memiliki perjanjian kemitraan," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menyebut perjanjian perdagangan Indonesia dengan Australia, Uni Eropa, negara-negara di ASEAN, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta perjanjian dengan negara-negara di Afrika.
"Ini harus semuanya dipercepat," kata Jokowi.
Tim negosiasi, lanjut Jokowi, juga harus betul-betul kuat dan terus melakukan negosiasi sehingga peluang ekspor produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara tersebut.
"Ini yang harus kita petakan dan kita ajak para eksportir untuk memaksimalkan eksekusinya," kata dia.
Sedangkan untuk dalam negeri, Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk terus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah. Mulai dari pemangkasan regulasi yang menghambat, perbaikan kinerja ekspor hingga pembenahan akses pembiayaan ekspor.
Selain itu, peningkatan kualitas produk ekspor, dari sisi pengemasan dan branding juga harus diperhatikan benar. Serta penyiapan kawasan industri yang berorientasi ekspor yang betul-betul terintegrasi.
"Ini semuanya harus dimulai. Industri petrokimia ada di mana, industri TPT, apparel ada di mana, industri nikel-nya ada di mana. Tentukan dan benar-benar terintegrasi, sehingga efisien, dan memiliki daya saing," kata dia.
Tarif Ekspor ke Eropa Terancam Naik, Mendag Kejar IEU-CEPA Berlaku Januari 2027
Mendag Budi Santoso menargetkan bahwa IEU-CEPA akan berlaku Januari 2027 untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia setelah fasilitas tarif GSP berakhir.
