Alasan Pemerintah Hapus Subsidi Selisih Bunga di Pembiayaan Perumahan

Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Sumber :
  • Dokumentasi BTN.

VIVA – Tahun 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menghentikan Subsidi Selisih Bunga atau SSB, sebagai salah satu skema pembiayaan kepemilikan rumah.

img_title Tren Penjualan Properti Lewat Komunitas Agen Digencarkan, Kolaborasi Jadi Kunci

Direktur Jenderal Pembiayaan lnfrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto menjelaskan, motif di balik penghentian SSB ini adalah karena tingginya beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Beban fiskalnya sangat tinggi. Karena sampai tenor terakhir hal itu masih akan menjadi urusan pemerintah," kata Eko di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 26 Desember 2019.

img_title Luncurkan Logo Baru, Begini Kiprah LippoLand di Industri Properti Indonesia

Eko memastikan, nantinya bantuan pembiayaan SSB itu akan ditiadakan pada 2020 hingga 2024 mendatang. Namun, pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran untuk SSB sebesar Rp3,8 miliar, guna membayar akad yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, lanjut Eko, pemerintah akan mengganti skema SSB dengan skema lain, yakni berupa pembiayaan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Hal itu nantinya akan mulai dijalankan pada 2020 mendatang.

img_title Kucuran Dana SMF untuk KPR FLPP Naik 9,67 persen, Dukung Penyediaan Hunian Layak yang Terjangkau

"Akan ada inisiatif baru nanti yakni BP Tapera," ujar Eko.

Meskipun SSB ditiadakan, Eko memastikan fasilitas pembiayaan perumahan lainnya akan tetap ada. Yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Untuk tahun depan, pemerintah bahkan telah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp11 triliun, guna memfasilitasi 102.500 unit rumah. Sementara SBUM pemerintah mengalokasikan anggaran Rp600 miliar untuk memfasilitasi 150 ribu unit rumah. 

"Sedangkan untuk BP2BT, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,4 miliar, untuk memfasilitasi 68.000 unit rumah," ujarnya.

Ilustrasi KPR

SMF Biayai 904.568 Unit Rumah Lewat Skema KPR FLPP

SMF biayai 904.568 unit rumah lewat KPR FLPP hingga 2025 dengan total Rp34,37 triliun. Skema leverage PMN dan surat utang perkuat akses pembiayaan bagi masyarakat miskin.

img_title
VIVA.co.id
5 Maret 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut