- VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membantah anggapan yang menyebut bahwa fasilitas subsidi kredit pemilikan rumah atau KPR, hanya dinikmati oleh para pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, serta kalangan TNI dan Polri.
Direktur Jenderal Pembiayaan lnfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto memastikan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, subsidi pembiayaan perumahan justru paling banyak dimanfaatkan oleh swasta.
"Tidak betul yang menyatakan bahwa KPR subsidi pemerintah ini larinya mayoritas di ASN atau PNS, atau TNI-Polri," kata Eko di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 26 Desember 2019.
Eko menjabarkan, dalam rentang waktu 2015 hingga 2019, data perihal realisasi subsidi FLPP menyebut bahwa penyaluran untuk PNS mencapai 36.526 unit, untuk TNI-Polri 10.623 unit, dan untuk swasta mencapai 208.384 unit.
Secara persentase, pembiayaan FLPP di periode tersebut didominasi oleh swasta yakni mencapai 71 persen. Sementara di kalangan PNS hanya mencapai 12 persen, dan TNI-Polri hanya sekitar 4 persen.
Eko juga menjelaskan, realisasi penerimaan manfaat subsidi selisih bunga atau SSB, juga didominasi oleh swasta, yakni mencapai 447.533 unit atau sekitar 72 persen.
Sementara untuk kalangan PNS hanya 71.397 unit atau sekitar 12 persen, dan bagi kalangan TNI-Polri hanya mencapai 23.203 unit atau sekitar 4 persen.
"Angka-angka ini menunjukkan bahwa swasta adalah kategori terbesar untuk penerima KPR subsidi kita," ujarnya.
