Dua Hal Penting yang Perlu Dilakukan Pemerintah Jaga APBN 2020

Gedung Kementerian PPN/Bappenas, di Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat.
Sumber :
  • google Street

VIVA – Rembesan perlambatan pertumbuhan ekonomi global nyatanya telah dirasakan oleh Perekonomian Indonesia. Hal itu, dapat terlihat dari sejumlah realisasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2019.

Bappenas Bantah Rumor Peleburan KPK dengan Ombudsman

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019, baru mencapai Rp1.332,1 triliun, atau baru sekitar 84,4 persen dari target yang dipatok dalam APBN 2019 yaitu sebesar Rp1.577,6 triliun.

Dengan demikian, penerimaan pajak pada 2019 mengalami shortfall hingga mencapai Rp245,5 triliun. Selain itu, akibat turunnya penerimaan pajak, APBN 2019 juga alami defisit yang cukup besar hingga mencapai Rp353 triliun.

Kebutuhan Green Job 2030 Diproyeksikan Capai 4,4 Juta, Prakerja Siapkan Pelatihan Green Skills

Tak sampai di situ, keseimbangan primer hingga 31 Desember 2019 juga mengalami kontraksi Rp77,5 triliun atau mencapai 385,3 persen dari target defisit keseimbangan primer yang dipatok dalam APBN 2019 sebesar Rp20,1 triliun. 

Seperti diketahui, keseimbangan primer adalah total penerimaan negara dari  perpajakan dikurangi belanja negara, di luar dari pembayaran bunga utang. Sehingga, dengan defisit pemerintah harus berutang untuk membayar utang.

Bappenas Bocorkan Asumsi Makro APBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,6 Persen

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Prijambodo mengungkapkan dampak ekonomi global memang masih dirasakan oleh ekonomi domestik hingga saat ini.

Untuk itu, lanjut Bambang, untuk menjaga kondisi dari APBN 2020 sesuai dengan semua target yang telah ditentukan, maka pemerintah akan melakukan dua hal penting.

Pertama, pemerintah tentunya akan menggali potensi penerimaan perpajakan yang perlu dinaikkan agar defisit anggaran dan keseimbangan primer dapat ditekan. Dan kedua, tentunya akan mempertajam sasaran dari belanja negara.

"Penerimaan tentu perlu dinaikan agar defisit anggaran dan keseimbangan primer bisa ditekan, lalu belanja juga harus ada multiplier effect-nya terhadap pertumbuhan agar lebih besar," jelas Bambang kepada VIVAnews.

Seperti diketahui, pada APBN 2020 pemerintah menargetkan sejumlah asumsi makro dapat tercapai, seperti pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp14.400 per dolar AS, inflasi 3,1 persen, harga minyak US$63 per barel, suku bunga SPN 5,4 persen, lifting minyak 755 ribu barel per hari dan lifting gas 1.191 ribu barel setara minyak per hari. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya