Dua Hal Penting yang Perlu Dilakukan Pemerintah Jaga APBN 2020

Gedung Kementerian PPN/Bappenas, di Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat.
Sumber :
  • google Street

VIVA – Rembesan perlambatan pertumbuhan ekonomi global nyatanya telah dirasakan oleh Perekonomian Indonesia. Hal itu, dapat terlihat dari sejumlah realisasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2019.

img_title Bappenas Pastikan Dana Pemerintah Masih Aman Hadapi Dampak El Nino, Fokus pada Penanganan Mendesak

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019, baru mencapai Rp1.332,1 triliun, atau baru sekitar 84,4 persen dari target yang dipatok dalam APBN 2019 yaitu sebesar Rp1.577,6 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dengan demikian, penerimaan pajak pada 2019 mengalami shortfall hingga mencapai Rp245,5 triliun. Selain itu, akibat turunnya penerimaan pajak, APBN 2019 juga alami defisit yang cukup besar hingga mencapai Rp353 triliun.

img_title Bappenas Ungkap Cadangan Beras Pemerintah Tembus 5,19 Juta Ton, Lampaui Target Semester I 2026

Tak sampai di situ, keseimbangan primer hingga 31 Desember 2019 juga mengalami kontraksi Rp77,5 triliun atau mencapai 385,3 persen dari target defisit keseimbangan primer yang dipatok dalam APBN 2019 sebesar Rp20,1 triliun. 

Seperti diketahui, keseimbangan primer adalah total penerimaan negara dari  perpajakan dikurangi belanja negara, di luar dari pembayaran bunga utang. Sehingga, dengan defisit pemerintah harus berutang untuk membayar utang.

img_title Alarm dari Bappenas! Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Diprediksi Tembus Rp2.005 Triliun

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Prijambodo mengungkapkan dampak ekonomi global memang masih dirasakan oleh ekonomi domestik hingga saat ini.

Untuk itu, lanjut Bambang, untuk menjaga kondisi dari APBN 2020 sesuai dengan semua target yang telah ditentukan, maka pemerintah akan melakukan dua hal penting.

Pertama, pemerintah tentunya akan menggali potensi penerimaan perpajakan yang perlu dinaikkan agar defisit anggaran dan keseimbangan primer dapat ditekan. Dan kedua, tentunya akan mempertajam sasaran dari belanja negara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Penerimaan tentu perlu dinaikan agar defisit anggaran dan keseimbangan primer bisa ditekan, lalu belanja juga harus ada multiplier effect-nya terhadap pertumbuhan agar lebih besar," jelas Bambang kepada VIVAnews.

Seperti diketahui, pada APBN 2020 pemerintah menargetkan sejumlah asumsi makro dapat tercapai, seperti pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp14.400 per dolar AS, inflasi 3,1 persen, harga minyak US$63 per barel, suku bunga SPN 5,4 persen, lifting minyak 755 ribu barel per hari dan lifting gas 1.191 ribu barel setara minyak per hari. 

Kolaborasi Bangun Bangsa Jadi Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Kolaborasi Bangun Bangsa Jadi Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan Indonesia harus inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
6 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut