- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggandeng Kepolisian RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan penugasan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan distribusi yang diduga membuat over kuota BBM bersubsidi yaitu solar pada tahun 2019.
Dalam sambutannya, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menuturkan bahwa over kuota penyaluran BBM bersubsidi sudah cukup besar sebagaimana dilaporkan Kepala BPH Migas. Menurutnya, dukungan dari Kapolri Jenderal, Idham Azis, terkait pengawasan yang lebih intens ini tentu akan sangat membantu.
Berlebihnya konsumsi BBM bersubsidi ini, lanjut Arifin, berdampak besar terhadap biaya yang dikeluarkan dalam alokasi APBN.
"Di lain sisi supply demand sering terjadi kesenjangan, karena usulan-usulan yang berasal dari daerah umumnya di atas anggaran yang dilaksanakan," ujar Arifin dalam acara pernyataan bersama di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020.
Pengawasan akan lebih difokuskan untuk jenis BBM tertentu jenis minyak solar, dan jenis BBM khusus penugasan jenis premium di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat volume.
"Khusus BBM diesel maupun premium ini ada alokasi pemerintah untuk membantu para masyarakat yang belum memiliki daya beli yang kuat," kata dia.
Sebagai komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, lanjut Arifin, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan, dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat UU Migas.
Sementara itu, Kapolri Jenderal, Idham Azis, menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen mengawasi penyaluran BBM ini dengan membentuk Satgas Kuda Laut yang dipimpin oleh Kabareskim. Penyaluran BBM tahun 2020 ini, diupayakan akan lebih baik lagi.
"Saya yakinkan kecepatan kita akan cukup kencang. Tidak ada keberhasilan kalau kita tidak kompak. Ayo kita sama-sama bangun komunikasi. Kami tindak tegas yang melanggar," ujar Idham.
