- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pemerintah Indonesia masih melengkapi syarat, agar kembali mendapatkan perpanjangan insentif dagang dari Amerika Serikat.
Insentif yang selama ini berlaku, berupa fasilitas tarif khusus bea masuk produk RI ke AS atau disebut juga Generalize System of Preferences (GSP). Lewat GSP, Indonesia bisa mendapatkan potongan bea masuk untuk barang jenis tertentu hingga nol persen.
AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, sebelumnya berencana merevisi fasilitas GSP itu, sehingga bea masuk sejumlah produk ekspor RI ke AS, terancam akan semakin tinggi. Hal ini menyusul India, yang telah kehilangan fasilitas GSP ke AS pada Juni 2019 lalu.
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan, pihaknya sedang melakukan finalisasi persyaratan tersebut. Dia berharap, kedua belah pihak baik RI maupun AS, bisa sama-sama mendapat keuntungan.
"Kita push terus, mudah-mudahan dalam waktu dekat, secepatnya, tinggal sedikit lagi lah kita usahakan. Kita berharap, kedua pihak mendapatkan benefit yang resiprokal. Sudah hampir selesai tinggal finishing touch," kata Jerry di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 23 Januari 2020.
Jerry mengakui, di antara yang masih diselesaikan adalah terkait dengan pusat data yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Poin ini sempat menjadi pertimbangan AS dalam merevisi fasilitas GSP ke Indonesia.
Persoalan GSP, lanjut dia, tidak hanya menyangkut Kementerian Perdagangan saja. Tetapi, lintas kementerian, yang harus disinkronisasi oleh pemerintah.
"Salah satu yang kita finishing, pokoknya tinggal sedikit lagi tinggal itu (pusat data) salah satunya yang menjadi salah satu pembahasan yang terakhir. Targetnya dalam waktu dekat ada hasil yang baik," katanya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, sudah ada perkembangan terkait GSP dari Amerika Serikat.
"Mungkin awal Desember, kita akan mengirim tim untuk negosiasi untuk menyelesaikan. Dari apa yang disampaikan oleh secretary Ross, kami optimis bahwa isu yang terkait dengan fasilitas GSP ini akan selesai dengan baik, dengan win-win," jelas Retno beberapa waktu lalu.
UMKM Ekspor Perdana Senilai Rp550 juta ke Jepang, Bea Cukai Bogor Berikan Asistensi
Bea Cukai Bogor secara aktif memberikan asistensi proses ekspor perdana yang dilakukan oleh CV Kirana Indah serta PT Sinar Artha Karunia ke Jepang, Selasa (04/06).
