- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Sejak menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM tahun lalu, Bahlil Lahadalia mengaku langsung menemukan kasus investasi yang mangkrak senilai Rp708 triliun. Padahal, saat itu realisasi investasi baru mencapai Rp601 triliun, dari target yang dipatok sebesar Rp792 trilun pada 2019.
Bahlil menduga, mengkraknya investasi ratusan triliun itu disebabkan karena lambatnya tindak lanjut, dari sejumlah kementerian atau lembaga terkait.
"Soal investasi itu, BKPM Indonesia tahu kapan mau mulai, tapi enggak tahu kapan mengakhiri," kata Bahlil di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 30 Januari 2020.
Kurangnya koordinasi antara kementerian dan lembaga semacam itu, diakui Bahlil menyebabkan terkikisnya tingkat kepercayaan para calon investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Apalagi, tabiat ego sektoral yang masih menjangkiti sejumlah kementerian dan lembaga, masih menjadi salah satu kendala yang kerap membingungkan bagi para calon investor tersebut.
Bahlil menjelaskan, saat masih menjadi pengusaha dulu, dia bahkan pernah mengalami juga kondisi tarik-menarik saat berupaya mendapatkan izin penanaman modal dari pihak pemerintah.
Tak heran, lanjut Bahlil, hal-hal semacam inilah yang kerap membuat para calon investor beralih, dan lebih memilih berinvestasi di negara lain yang dinilai lebih ramah investasi.
"Di Vietnam, orang masuk investasi langsung datang ke BKPM. Izin tanah dan lain-lain di sana bisa langsung selesai di satu tempat," kata Bahlil.
Karenanya, lanjut Bahlil, saat ini pemerintah masih berupaya merampingkan regulasi demi mempermudah proses investasi. Sehingga, dipastikan pada Februari 2020 mendatang, kemudahan izin investasi dari proses awal hingga akhir bisa sekaligus diproses di BKPM.
"Kami juga akan memutuskan pemberian tax allowance, tax holiday, pajak impor barang modal. Biar semua bisa clear di BKPM, mulai 3 Februari nanti," ujarnya.
