Menhub Budi Minta Pemda Ikut Berpikir Ajak Swasta Bangun MRT dan LRT
- VIVA/Arrijal Rachman
VIVA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan, dalam upaya pemerintah menggenjot penyediaan transportasi umum pada kota-kota di Indonesia, partisipasi pihak swasta sebenarnya sangat diperlukan guna mewujudkan hal tersebut.
Karenanya, berbagai pola pendanaan dari pihak swasta, seperti misalnya public private partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), menjadi hal yang ditempuh pemerintah sebagai jalan keluarnya.
"Kita sekarang berinisiatif membuat PPP atau KPBU yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi," kata Budi Karya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa 4 Februari 2020.
Budi memastikan langkah semacam ini bahkan sudah diinisiasi oleh pemerintah, di sejumlah proyek pada beberapa kota seperti misalnya proyek bandara di Labuan Bajo, proyek kereta di Sulawesi Selatan, kemudian proyek di Makassar bahkan hingga Pare Pare.
"Jadi bukan tidak mungkin LRT dan MRT di Jakarta akan dilakukan dengan pola pendanaan seperti itu. Karena pendanaan adalah suatu hal yang penting," ujarnya.
Budi menjelaskan, konektivitas antara Jakarta dengan para kota penyangganya, merupakan suatu hal penting guna meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap akses transportasi umum.
Karenanya, upaya mencari pendanaan guna membangun konektivitas dan integrasi transportasi umum tersebut, merupakan upaya yang penting untuk dilakukan guna mewujudkannya.
"Banyak cara (pendanaan) dan nanti ada pola-pola yang bisa dikembangkan di Jabodetabek, dan saya berpikir bahwa bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemda juga berpikir bagaimana dana-dana swasta ini agar bisa terlibat," kata Budi.
"Nah, saat masing-masing daerah memiliki rencana, Jakarta memiliki rencana, masing-masing kabupaten dan kota memiliki rencana, maka kita harus koordinasikan rencana-rencana itu agar menjadi suatu eksekusi," ujarnya.
Airlangga Sebut 42 PSN Bakal Dilanjutkan Pemerintah Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa 42 PSN akan dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena belum rampung.
