- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan memastikan, nantinya Ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur, tidak akan dipimpin oleh seorang gubernur.
Luhut menjelaskan, nantinya akan ada badan otorita IKN, yang kapasitasnya akan setingkat dengan para menteri.
"Saya kira undang-undang (soal badan otorita) akan segera jadi. Jadi nanti akan ada menteri/kepala otorita Ibu Kota Indonesia," kata Luhut di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 26 Februari 2020.
Luhut mengatakan, nantinya kepala badan otorita atau pejabat setingkat menteri itu akan langsung dipilih oleh Presiden Jokowi, karena proses penunjukkannya pun juga akan segera dilakukan.
"Sekarang lagi difinalisasi presiden soal siapa menteri/kepala otorita ibu kota," ujar Luhut.
Mengenai alternatif pembiayaan dari proyek-proyek di IKN nanti, Luhut menjelaskan bahwa untuk semua bangunan pemerintah, nantinya akan dibiayai dari APBN.
Sementara untuk bangunan dan fasilitas lainnya, seperti misalnya sarana hiburan, pusat pendidikan, kesehatan, dan keuangan, nantinya akan dibiayai di luar APBN dan akan diberikan kepada pihak swasta.
Luhut bahkan mengklaim, hingga saat ini setidaknya sudah ada sekitar 30 perusahaan asing dan lokal, yang tertarik untuk ikut membangun berbagai fasilitas dan bangunan lainnya di IKN tersebut.
Hal ini diakui Luhut juga telah dirapatkan bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan akan segera dilaporkan ke Presiden Jokowo pada siang ini.
"Banyak investor tertarik ikut bangun IKN ini. Saya baru dikirim list-nya, sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi. Semua kita minta dengan high kualitas. Kita tidak mau ada yang tidak 'green' di sana," kata Luhut.
"Banyak perusahaan investor luar negeri yang ingin masuk. Dari Amerika, Jepang, Abu Dhabi, UEA, Singapura, semua ingin masuk, banyak sekali," ujarnya.
