BI Gandeng Kemnaker dan BNSP Perkuat Kompetensi SDM Sistem Pembayaran
- Arrijal Rachman/VIVAnews
VIVA – Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepakati tiga langkah penguatan kompetensi pelaku Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR).Â
Hal ini ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Kerja Sama dalam rangka Standardisasi Kompetensi di Bidang SPPUR antara ketiga lembaga tersebut pada hari ini, 9 Maret 2020 di Gedung BI, Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menekankan, kerja sama itu ditujukan untuk memperkuat Sumber Daya Manusia di lembaga jasa keuangan Indonesia. Terutama di tengah menguatnya era disrupsi akibat keberadaan teknologi digital.
"Ini pendukung utama yang paling mendasar adalah di digitalisasi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah kami yang dalam kurun waktu empat tahun ke depan akan kita lakukan sentralisasi digitalisasi dan efisiensi melalui proses ini," tegas Perry dalam sambutannya.
Dia merincikan, ketiga langkah tersebut adalah pengembangan standardisasi kompetensi di bidang SPPUR serta percepatan pembentukan kelembagaan pelatihan kerja dan sertifikasi profesi di bidang SPPUR.
Itu berkaitan dengan pengembangan perangkat pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi, antara lain tenaga pelatih dan asesor, serta skema sertifikasi. Selain itu, terkait pengakuan kesetaraan sertifikasi kompetensi SPPUR dengan sertifikasi profesi sejenis yang diterbitkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
"Ini adalah salah satu cara kita melakukan sinergi, transformasi dan inovasi yang pengaruh dr menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi," tegasnya.
Berdasarkan catatannya, pada saat ini jumlah SDM di perbankan maupun lembaga jasa keuangan non bank lainnya yang akan di sertifikasi itu mencapai 280 ribu pegawai dari berbagai level. Penerapan Standardisasi Kompetensi di Bidang SPPUR akan diterapkan secara bertahap mulai 1 Juli 2020.
"Standardisasi Kompetensi di Bidang SPPUR merupakan langkah mitigasi risiko operasional untuk memastikan layanan SPPUR tetap aman dan andal," paparnya.
UMR 2027 Diusulkan Naik hingga 9,5 Persen, Ini Kata Kemnaker
Kemnaker merespons usulan kenaikan UMR 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen dari KSPI. Penetapan upah minimum akan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi,...
