- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Haryadi Sukamdani, memastikan pihaknya akan ikut pada apapun keputusan pemerintah, terkait opsi untuk melakukan lockdown atau tidak dalam situasi menghadapi wabah virus corona seperti saat ini.
"Kalau bagi kita, tentu kita ikut pemerintah, apapun yang dipilih. Karena itu public trust kan harus dibangun ya. Kita harus memastikan bahwa betul proses protokol yang dilakukan itu adalah benar," kata Hariyadi saat dihubungi VIVAnews, Senin 16 Maret 2020.
Meski demikian, Hariyadi mengaku mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi, yang telah mengatakan bahwa pemerintah memang tidak terpikir untuk melakukan opsi lockdown tersebut.
"Karena kalau bagi kami tentunya pilih tidak lockdown, tapi kan kita harus lihat konsekuensi lainnya juga," ujarnya.
Terkait dengan sempat munculnya opsi lockdown itu sendiri, Hariyadi berpendapat bahwa keputusan yang mengarah pada hal itu tentunya tidak bisa sembarangan, karena pemerintah harus melihat plus minus dan bagaimana kesiapan secara ekonomi.
Sebab, opsi lockdown itu menurutnya memang memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian, dan membutuhkan sejumlah solusi besar guna menanggulangi dampak tersebut.
Dia mencontohkan dampak yang akan terjadi di dunia perbankan, terkait dengan prediksi gagal bayar akibat keputusan lockdown tersebut, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1998 silam.
"Karena ini kan kasusnya nanti akan berbeda dengan ketika tahun 1998, di mana saat itu ada Jakarta Initiative yang membuat suatu komite khusus untuk perusahaan-perusahaan yang memang gagal bayar," kata Hariyadi.
Karenanya, lanjut Hariyadi, pihaknya sangat mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak memilih opsi lockdown tersebut, mengingat konsekuensi besar yang akan dihadapi pemerintah khususnya dalam hal tingkat kepercayaan publik.
"Satu sisi memang seperti itu (dampak lockdown), makanya harus dipertimbangkan. Karena nanti juga akan menyangkut masalah public trust," ujarnya.
Diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menerapkan opsi lockdown, di tengah mulai maraknya infeksi virus corona di Tanah Air. Kebijakan isolasi wilayah atau lockdown harus diambil dari kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kebijakan lockdown baik di daerah maupun nasional adalah kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan lockdown. Hingga saat ini tidak ada kepikiran kebijakan lockdown," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin 16 Maret 2020.
