Pemerintah Bebaskan Bunga dan Tunda Angsuran KUR Selama Enam Bulan

VIVA – Pemerintah memutuskan untuk merelaksasi suku bunga kredit bagi masyarakat yang terdampak wabah virus corona (Covid-19), termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Itu karena semakin merebaknya kasus Covid-19 di seluruh Indonesia.

img_title Pertama Kali Sejak Pandemo Covid-19, China Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato mengatakan, kebijakan itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 20 Maret 2020, bahwa diberlakukan penundaan pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama enam bulan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2020. Mereka yang akan dapat pembebasan bunga dan penundaan angsuran pokok KUR selama enam bulan harus memenuhi penilaian penyalur KUR masing-masing,” kata dia usai Rapat Koordinasi Komite KUR secara virtual, Rabu, 8 April 2020.

img_title Hakim Tolak Dalih COVID-19 Nadiem di Perkara Chromebook, Singgung Arahan 'Mas Menteri'

Kebijakan itu diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020, yang mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan bagi debitur sebelum maupun setelah terdampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Namun, berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 1 dan Pasal 51 terindikasi bahwa status bencana Covid-19 belum termasuk dalam klausul bencana alam nasional sebagai penggugur penjaminan.

img_title Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Westafel saat Covid-19 Divonis Bebas

Meski begitu, Airlangga melanjutkan, bagi debitur KUR existing terdapat relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR yaitu kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR dan kebijakan penambahan limit plafon KUR, khususnya bagi debitur KUR Kecil dan KUR Mikro non Produksi.

Sedangkan, untuk calon debitur KUR yang baru, diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan. 

"Semua dokumen tersebut ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan. Mereka pun dapat mengakses KUR secara online," kata Airlangga.

Adapun kriteria penerima KUR yang mendapatkan perlakuan khusus adalah sebagai berikut:

  • Syarat Umum: 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

- Kualitas kredit per 29 Februari 2020 yakni: 

(i) kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2) dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi.
(ii) kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2) dan dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK restrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan bunga dana atau pokok.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut