- dw
VIVA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengerahkan militer ke seluruh negara bagian untuk mengatasi para demonstran yang terus berlangsung menuntut keadilan atas kasus pembunuhan oleh polisi terhadap George Floyd.
Baca juga: Gelombang Protes di AS Masih Terus Muncul Atas Kematian George Floyd
Dikutip dari CNBC, pada Selasa 2 Juni 2020, Trump mengancam menggunakan kekuatan militer bila pemerintah negara bagian dan kota-kota yang masih terjadi kerusuhan tidak bisa menumpas para demonstran.
"Saya memobilisasi semua sumber daya federal dan lokal, sipil dan militer, untuk melindungi hak-hak hukum yang tinggal di Amerika," kata Trump dalam pidato yang diatur mendadak di Gedung Putih.
Selain itu, Trump juga merekomendasikan kepada para gubernur untuk mengerahkan garda nasional dalam jumlah yang cukup sehingga bisa mengatasi jalanan. Kemudian, Wali Kota dan Gubernur diharapkan dapat hadir mengatasi kekerasan tersebut.
"Jika sebuah kota atau negara menolak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk jaga ketertiban dan properti penduduk mereka, maka saya akan mengerahkan militer AS dan dengan cepat menyelesaikan masalah bagi mereka," kata Trump.
Adapun langkah Trump tersebut berdasarkan permohonan Insurrection Act, undang-undang kuno dari 1807 yang akan memungkinkan Trump untuk mengerahkan pasukan AS yang aktif untuk menanggapi protes di kota-kota seluruh negeri.
Tak hanya itu, dalam pidatonya, Trump mengatakan akan mengambil tindakan cepat dan tegas untuk melindungi Ibu Kota Washington DC, sebab apa yang terjadi di Ibu Kota kemarin benar-benar memalukan.
Kemudian, dalam teleconference dengan gubernur, Trump juga sempat memarahi para kepala daerah karena tidak menggunakan taktik yang lebih keras untuk memadamkan protes sejak pekan lalu.
“Anda harus mendominasi, jika Anda tidak mendominasi, Anda membuang-buang waktu. Mereka akan menabrak Anda. Anda akan terlihat seperti sekelompok brengsek. Anda harus mendominasi," kata Trump kepada gubernur.
Trump juga mengatakan kepada gubernur bahwa ia akan menempatkan perwira militer berpangkat tinggi negara itu "sebagai penanggung jawab".
