6 Kunci Indonesia Dongkrak Daya Saing Versi Gita Wirjawan
VIVA – Indonesia saat ini dinilai masih tertinggal dari negara-negara tetangganya, baik di Asia Tenggara maupun di Asia dalam hal daya saing, apalagi pandemi virus corona (Covid-19) menimbulkan kendala yang lebih besar. Namun ketertinggalan itu masih bisa dikejar Indonesia dengan melihat sejumlah potensi yang ada dan beberapa kebijakan yang sudah dijalankan.Â
Sedikitnya ada 6 kunci yang bisa dimainkan Indonesia memperbaiki daya saing di tingkat global. Demikian menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, Gita Wirjawan. Dalam analisisnya, Gita melihat ketertinggalan RI itu pada dua sisi, yaitu produktivitas marjinal (marginal productivity) dan pada paritas daya beli (purchasing power parity / PPP).Â
"Marginal Productivity Indonesia, berdasarkan perhitungan PPP yang telah disesuaikan, berada di angka US$23.541. Angka ini lebih rendah dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang," ungkap Gita dalam analisisnya - yang berjudul "Dapatkah Indonesia Bersaing?"- yang diterbitkan SGPP Indonesia.
Negara-negara tersebut, ungkap Gita, telah mampu fokus pada bagaimana memproduksi barang dan jasa yang berada di rantai nilai (value chain) yang tinggi, yang biasanya memiliki nilai marjinal (tambahan) ekonomi yang lebih tinggi.
>Apalagi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung telah meningkatkan keprihatinan Indonesia terkait
produktivitas marjinal yang dimiliki. "Runtuhnya permintaan agregat global akan mengakibatkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah di waktu mendatang. Ditambah dengan disrupsi dan usaha-usaha untuk melakukan desentralisasi dari rantai pasokan akan mengakibatkan produktivitas yang semakin rendah," ungkap Gita.
Kendati demikian, mantan Menteri Perdagangan perioden2011–2014 itu menyatakan bahwa Indonesia memiliki alasan untuk terus positif dan optimistis. Dia melihat sedikitnya ada enam potensi yang bisa dioptimalkan Indonesia dalam mengatasi ketertinggalan daya saing.Â
Pertama, melihat 25 tahun dari sekarang (hingga tahun 2045), akumulasi dana yang digelontorkan Pemerintah untuk bidang pendidikan akan mencapai Rp64.000 triliun (atau USD4 triliun menggunakan kurs saat ini). Jumlah ini didapatkan dengan berasumsi bahwa pemerintah akan tetap mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, dan pemerintah dapat mempertahankan rasio pajak sebesar 11% hingga tahun 2045.