VIVAnews - PT Pertamina EP akhirnya batal menghentikan pasokan gas ke kilang elpiji Tambun, Bekasi. Kilang pemasok 50 persen kebutuhan elpiji di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu tetap beroperasi hingga deadline ultimatum berakhir.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral turun tangan mengatasi sengketa ini. Kementerian mencabut hak pengelolaan kilang Tambun PT Odira Energy Persada, dan menyerahkan kepada PT Pertamina untuk mengelola kilang itu hingga kasus ini rampung.
Sebelumnya Pertamina EP mengancam akan menghentikan pasokan gas buang (flare) yang akan diolah menjadi elpiji di kilang itu pada 11 Februari pukul 00. Alasannya, Pertamina EP tidak bisa lagi mensuplai gas kepada perusahaan yang tidak memiliki izin, yaitu Odira Energy.
"Kemarin sore rapat memutuskan kilang itu sementara dioperasikan Pertamina Direktorat Hulu," kata Ahmad Cholid, direktur utama PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), BUMD Bekasi rekanan Odira, kepada VIVAnews, Kamis 11 Januari 2010. "Dengan demikian, pasokan gas dari Pertamina EP tetap berjalan."
Rapat yang berlangsung di Kementerian Energi, Jakarta, itu antara lain hadir Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Herawati Legowo, Direktur Pengolahan Pertamina Rukmi Hadihartini, Mohamad Cholid, dan Direktur Odira Energy Persada Triyatno.
Dalam rapat itu juga memutuskan, Odira sebagai pemilik kilang, BBWM selaku pemilik gas, dan Pertamina sebagai operator akan duduk bersama membahas skema pembagian atas operasinya kilang itu. Rencananya rapat ketiga perusahaan ini akan dilakukan secepatnya.
Wacana penutupan kilang semakin hangat karena tidak hanya Odira dan BUMD Bekasi saja yang kehilangan. Namun, sejumlah pelanggan elpiji industri dan rumah tangga bakal berkoar-koar. "Dengan alasan kepentingan masyarakat luas, kilang ini tetap dioperasikan," katanya.
hadi.suprapto@vivanews.com
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
