- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, mengatakan, di tengah kenaikan tarif dasar listrik (TDL) ternyata ada sejumlah industri yang mengalami penurunan tarif sebesar 20 persen dan 10 persen.
Hal itu diketahui saat rapat pembahasan tarif dasar listrik di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu 14 Juli 2010.
"Yang turun tidak sebanyak yang naik. Range (kenaikan TDL) ada yang di atas 50 persen, ada 40 persen, dan ada yang turun sampai 20 persen serta 10 persen," kata Darwin di Kantor Menko Perekonomian.
Untuk itu, sejumlah menteri ekonomi menggelar rapat koordinasi tentang TDL di Kantor Menko Perekonomian. Rapat diikuti oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dan Menteri Energi Darwin Zahedy Saleh.
Rapat juga diikuti oleh jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan jajaran eselon I masing-masing kementerian.
Meski rapat sudah berlangsung sejak pukul 07.00 WIB pagi tadi, Darwin masih enggan menyampaikan hasil rapat yang ditinggalkan para menterinya itu.
"Kita, pemerintah tidak boleh asal bicara. Kita harus hitung, solusi ada setelah opsi, opsi itu muncul setelah exercise, sekarang lagi exercise," kata Darwin.
Pemerintah, menurut dia, posisinya sedang mendengar dan mengobservasi kalangan dunia usaha dan pelanggan lain, khususnya dalam perhitungan untuk pelanggan yang tagihannya naik di atas 50 persen, 40 persen, dan 30 persen. "Itu bisa terjadi kenapa," kata dia.
Tapi, Darwin melanjutkan, pengusaha juga sudah menyampaikan bahwa mereka memahami kenaikan tarif dasar listrik itu. Tarif listrik perlu naik karena PLN butuh investasi untuk meningkatkan kemampuan kelistrikan nasional.
Setidaknya harapan PLN adalah rasio elektrifikasi, di mana 19 juta penduduk belum teraliri listrik bisa terselesaikan tahun ini. (art)
Kuota Formasi Penghulu 2024 di Kemenag Sebanyak 3.641 Disetujui Kemenpan RB
Kuota formasi untuk penghulu, dengan total ada sebanyak 3.641 untuk Penghulu Ahli Utama, disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
