Politisi Golkar: Tunda Tagih Kenaikan Listrik

VIVAnews - Anggota parlemen meminta pemerintah menunda penagihan kenaikan listrik kepada masyarakat. Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Satrya Yudha, mendapat laporan kenaikan listrik tak sesuai kesepakatan pemerintah dengan parlemen.

"Keputusannya saat itu, asumsi kenaikan rata-rata 10 persen, dengan pemakai 450 dan 900 watt tidak naik. Kalau kita menggunakan asumsi dasar itu berarti kenaikan keseluruhannya itu kisarannya 6 sampai 18 persen," kata Satrya. "Tapi yang  terjadi di industri, keluhan mereka merasa mendapatkan perhitungan kenaikan sekitar 30 sampai 80 persen," ujarnya di sela Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis 15 Juli 2010.

Oleh karena itu, Satrya meminta penagihan itu harus ditunda dulu. "Dalam hearing ke depan dengan pemerintah, kami akan minta untuk penundaan penagihan dulu kalau perhitungan itu masih belum merefleksikan apa yang sudah disepakati waktu kita menghitung APBN," kata Satrya.

"Kami minta supaya 1 Agustus nanti kalau belum selesai penghitungan, yang kenaikannya dicurigai melebihi daripada yang sudah kita perhitungkan, ya supaya ditunda dulu. Jangan diperlakukan."

Satrya menjelaskan bahwa keputusan bersama DPR dengan pemerintah adalah bahwa rakyat dibebani Rp4,8 triliun akibat daripada kenaikan tarif listrik. "Subsidi berkurang Rp4,8 triliun, kan berarti rakyat harus membayar Rp4,8 triliun. Tapi yang kami tengarai, sekarang ini kan ternyata harus membayar lebih dari Rp4,8 triliun. Itu yang tidak kami inginkan," kata Satrya.

DPR juga, lanjut satrya, belum mendengar dari industri bahwa kenaikan 6-18 persen memberatkan mereka. Pada waktu sosialisasi pertama, mereka tidak mengatakan itu jadi masalah besar karena kontribusi di kenaikan produksinya antara 10 sampai 20 persen.

"Masalahnya yang jadi keluhan mereka sekarang bukan angka itu. Angka yang industri rasakan itu kenaikan 30 sampai 80 persen. Nah, ini jelas memberatkan. Makanya kami minta ditunda penagihannya," kata Satrya. (hs)

Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut Urus Sumber Daya Air Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua sekaligus anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

VIVA.co.id

26 April 2024