- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie lama-lama jengah karena Rumah Aspirasi DPR terus diributkan. Jengah karena program serupa di Dewan Perwakilan Daerah tidak pernah dimasalahkan.
"Kenapa hanya Rumah Aspirasi DPR saja yang diributkan? Kenapa Rumah Aspirasi DPD tak diributkan?" kata Marzuki dalam pesan tertulisnya kepada media, Rabu 4 Agustus 2010.
Sama seperti DPR, ujar Marzuki, DPD pun diamanatkan membangun Rumah Aspirasi berdasarkan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). "Mereka justru sudah membangun dan ada yang hampir menyelesaikan pembangunan Rumah Aspirasi mereka di daerah-daerah," ujar Marzuki.
"Anggaran yang digunakan (DPD) pun jauh lebih besar dibanding anggaran untuk membangun Rumah Aspirasi DPR. Tapi, dengan dana triliunan rupiah yang mereka gunakan, kok tidak ada yang ribut ya? Padahal anggota DPD di setiap daerah hanya empat orang," kata Marzuki panjang lebar.
Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menilai bahwa gagasan Rumah Aspirasi sebenarnya bagus. Bahkan menurutnya, sebagian anggota DPR sudah membangun Rumah Aspirasi versi mereka sendiri atas inisiatif pribadi, tanpa menggunakan anggaran negara.
"Sejauh ini sih kami belum pernah menerima penjelasan tentang konsep Rumah Aspirasi tersebut dari pimpinan DPR maupun BURT (Badan Urusan Rumah Tangga DPR)," kata Mahfudz dalam pesan singkatnya kepada media.
Apabila gagasan Rumah Aspirasi jadi direalisasikan, maka Mahfudz mengingatkan agar konsep yang diusung harus jelas terlebih dahulu. "Jangan setelah dibangun, anggaran habis, tapi rumahnya malah dibiarkan kosong-melompong tanpa aktivitas nyata," tuturnya.
Lembaga swadaya masyarakat, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, menyatakan dana Rumah Aspirasi ini membuat anggaran untuk penyerapan aspirasi masyarakat membengkak sampai Rp436 miliar untuk 2010 ini. Sebelumnya, DPR telah Rp324 miliar, kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
