VIVAnews - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap agar harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat dipasarkan sesuai harga keekonomian. Pemberian subsidi sebaiknya dialihkan kepada sektor yang membutuhkan seperti pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan industri padat karya.
Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa mengatakan, pemberian subsidi sudah tidak relevan lagi. Jika memang masyarakat bisa menerima, harus ada transparansi kelebihan subsidi yang tidak terpakai, seperti untuk percepatan infrastruktur. "Tapi daya beli harus dijaga, pemberian bantuan tunai, program-program lain," kata dia di Jakarta, Rabu 24 Desember 2008.
Dia mengatakan infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara tetangga. Bahkan Indonesia merupakan negara yang paling lambat pulih dari krisis dibanding Malaysia, Thailand. "Infrastruktur masih ketinggalan, masih sering terjadi pemadaman listrik. Recovery ekonomi kita paling lambat, baru bagus setelah tujuh tahun kemudian," katanya.
Hingga Oktober, pemerintah telah mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp 127,7 triliun. Angka ini, Rp 10,6 triliun lebih tinggi dari APBN-P 2008 yang hanya Rp 117,1 triliun. Pembengkakan subsidi terjadi pada minyak solar dan minyak tanah. Realisasi subsidi hingga Oktober, premium Rp 42,0 triliun (dalam APBN-P Rp 44,7 triliun), solar Rp 41,8 triliun (anggaran Rp33,67 triliun), dan minyak tanah Rp 43,9 triliun (dalam APBN-P Rp38,7 triliun).
VIVA.co.id
3 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Setelah kekalahan dari Iraq kemarin malam, tim nasional Indonesia harus menerima gelar juara keempat. Hasil akhir adalah 2-1. Di Stadion Jassim bin Hamad, malam ini jam
Herman HN, mantan Walikota Bandar Lampung dua periode mendaftar bakal calon Gubernur (Bacagub) Lampung lewat penjaringan yang dibuka DPW Partai Nasdem dan Partai Demokrat
Harga Beras premium dan medium di Pasar Banyuwangi mengalami penurunan signifikan hingga 24 persen pada awal Mei 2024 jika dibandingkan dengan awal bulan 2024.
PDIP menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Mojokerto, yakni 5 kursi. Disusul PKB 4 kursi, lalu Nasdem, Demokrat dan PKS yang masing-masing 3 kursi.
Selengkapnya
Isu Terkini