- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) Kwik Kian Gie mendatangi Gedung Kejaksaan Agung, Rabu 5 Januari 2011.
Bersama mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Kwik akan dimintai keterangan sebagai saksi meringankan untuk tersangka Yusril Ihza Mahendra dalam kasus dugaan kasus korupsi akses fee Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum).
Kwik datang sekitar pukul 09.40, diantar mobil Aphard silver bernomor B 1131 ZJ. Apa yang akan disampaikan Kwik? "Belum tahu, tergantung pertanyaan," kata kata Kwik, saat dicegat wartawan di kompleks Kejaksaan Agung, Rabu pagi.
Kwik terlihat membawa sejumlah dokumen. Kata dia, itu dokumen International Monetary Fund (IMF). "Saya akan menerangkan tentang IMF," tambah dia.
Sebelumnya, Kwik mengatakan, sisminbakum tidak merugikan negara.
"Pembiayaan ini di luar APBN, jadi negara tidak dirugikan," kata Kwik, di kantornya, Jakarta, Senin 2 Agustus 2010.
Kwik menjelaskan, saat itu pemerintah menginginkan adanya perbaikan sistem dalam pengurusan badan hukum. Untuk itu, lanjut Kwik, dibuatlah sistem administrasi dengan menggunakan sistem komputerisasi. "Setelah komputerisasi dampaknya terasa dan efektif," ujarnya.
Kwik menilai Yusril Ihza Mahendra tidak bisa disalahkan terkait masalah itu. "Tapi kalau dipersalahkan angka-angkanya atau uang, saya tidak tahu menahu ceritanya karena ketika pelaksanaan saya tidak ikut campur," ujarnya.
Hubungan sisminbakum dengan IMF dijelaskan Jusuf Kalla dalam keterangan tertulisnya.
Menurut JK yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, pemerintah yang pada waktu itu di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkeinginan menyelesaikan keterlambatan itu untuk pemulihan ekonomi.
Yusril selaku Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, kata JK, menyampaikan solusi penyelesaian keterlambatan itu dengan cara mengganti sistem pelayanan manual menjadi pelayanan elektronik melalui komputerisasi.
"Karena negara dalam keadaan krisis yang luar biasa, tidak ada dana untuk membangun proyek itu. Presiden dalam rapat-rapat kabinet yang saya hadiri sekitar bulan Maret-April 2000 memberikan arahan agar mengundang swasta membangun proyek tersebut dengan sistem BOT (build operation and transfer)," tulis JK dalam keterangannya.
Keinginan pemerintah itu, lanjut JK, juga dituangkan dalam Letter of Intent kepada IMF tanggal 17 Mei 2000 yang intinya menekankan komitmen pemerintah menyelesaikan keterlambatan pengesahan PT (Perseroan Terbatas). Selain itu JK mengatakan pemerintah biasa mengundang swasta dan koperasi dalam membangun proyek. "Apalagi negara dalam keadaan krisis yang hebat," tulis JK.
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Pakar komunikasi politik mengatakan sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup populer di Jawa Timur tetapi elektabilitasnya tidak setinggi Khofifah Indar Parawansa.
