- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Inisiator Hak Angket Kasus Pajak Bambang Soesatyo menargetkan 200 anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendukung pembentukan panitia khusus tersebut. Menurutnya, sampai sore ini penanda tangan formulir dukungan sudah lebih dari 100 orang.
"Total tambahan pendukung Hak Angket Mafia Pajak sampai jam 16.00 hari ini total 96 orang, itu di luar pengusul awal 30 orang," katanya di DPR, Senin 31 Januari 2011. "Artinya sudah tembus angka 100 anggota."
Menurutnya, sampai saat ini formulir dukungan masih bergulir. Para inisiator masih aktif menggalang dukungan. "Kami perkirakan hari Rabu sudah mencapai 200 anggota untuk diserahkan ke Pimpinan DPR agar diagendakan pembahasannya pada hari Kamis dan dapat diambil keputusan dalam paripurna Selasa depan," ujar anggota Fraksi Golkar itu.
Inisiator lainnya, Akbar Faizal mengungkapkan, pihaknya menargetkan dukungan 50 persen plus 1 dari 560 anggota dewan. "Maunya kami langsung 50 persen plus 1, untuk bisa lolos di paripurna," kata anggota Fraksi Hanura itu.
Akbar menekankan perlunya Hak Angket dibentuk agar bisa menyelidiki lebih dalam seputar kekisruhan perpajakan. Menurut dia, panitia kerja ataupun pansus lintas komisi tidak cukup kuat membongkar praktik kotor dalam dunia pajak. "Kalau hanya panja, tidak diangketkan, tidak bisa. Panja biasa tidak punya kekuatan. Kalau Angket punya daya paksa memanggil pihak terkait. Mangkir bisa dipidana," ujarnya.
Akbar menilai kekhawatiran Demokrat soal adanya penumpang gelap tidak bisa diterima. Menurutnya, kalaupun nantinya angket berujung pada hak menyatakan pendapat, tidak mesti berakhir dengan pemakzulan presiden. "Hak Menyatakan Pendapat itu tidak mesti impeachment. Bisa juga begini, 'Presiden, Anda bersalah, silakan berkuasa terus tapi diperbaiki'," ujarnya.
Inisiator dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, sampai saat ini formulir dukungan masih bergulir. "Masih beredar, PKS mungkin bisa 20 (penanda tangan)," ujar anggota Komisi Hukum DPR itu. (hs)
9 Calon Anggota Pansel Capim KPK, 5 dari Unsur Pemerintah dan 4 Masyarakat
Presiden Jokowi saat ini tengah menggodok nama-nama calon anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK.
