- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews- Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengecam pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang memerintahkan instansi pemerintah agar tidak memasang iklan kepada media yang gemar mendeskreditkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa menggunakan anggarannya untuk menekan media.
Harry menjelaskan, selama ini plafon anggaran untuk iklan pemerintah tidak jelas tercantum di APBN. Anggaran iklan itu masuk dalam anggaran belanja barang sebesar Rp132 triliun tahun ini. "Namun belanja iklannya tidak tahu, tiap-tiap kementerian/lembaga biasanya ada belanja iklan," ujarnya kepada VIVAnews, di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2011.
Dirinya juga tidak setuju dengan adanya iklan pemerintah atau BUMN yang tidak pada tempatnya atau tidak ada tujuan sosialiasi kepada masyarakat. Iklan pemerintah tetap perlu, sepanjang menyangkut kepentingan masyarakat.
"Misalnya sosialiasi penurunan tarif, itu perlu disosialisasikan. Kalau gambar menteri saja dan tidak ada hubungannya dengan masyarakat itu pemborosan," ujarnya.
Pihaknya juga akan mengecek berapa anggaran pemerintah yang dihabiskan untuk iklan kepada media. Apalagi, banyak tudingan iklan pemerintah gencar dilakukan di akhir tahun, karena rendahnya penyerapan anggaran. "Kita akan tanya kepada pemerintah, berapa anggaran yang harus dihabiskan untuk iklan ini," tambahnya.
Di sisi lain, ia tidak setuju adanya perintah untuk memboikot media yang gemar mengkritik pemerintah. Jika pemerintah salah dan tidak mau dikritik, sama halnya dengan pemerintah masa orde baru.
Sekarang justru menggunakan alat pemerintah untuk menyerang balik media. Hal itu tidak bisa dibenarkan. "Itu merupakan pilihan masing-masing kelembagaan mereka untuk memasang iklan atau tidak. Masing-masing pihak mempunyai standar, bukan standar anti seperti itu, itu sangat subyektif," tegasnya. (sj)
Saksi Ceritakan Detik-detik Pekerja LRT Jatuh dari Atap Stasiun Rasuna Said
Seorang pekerja Light Rail Transit (LRT) jatuh ketika tengah bekerja memperbaiki atap jalur LRT.
