- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fokus utama pemerintah adalah menjaga kelancaran pasokan BBM di daerah.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, perhatian utama pemerintah adalah menjamin agar jangan sampai terjadi penyelundupan BBM bersubsidi.
"Pasokan di daerah cukup dan volume BBM bersubsidi 38,6 juta kiloliter. Membengkaknya penggunaan BBM bersubsidi karena ada penyalahgunaan dan penyimpangan," kata Hatta usai rapat kerja dengan Bank Indonesia di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 21 Maret 2011.
Mengenai perkembangan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan rencana pembatasan BBM, menurut Hatta, akan dibicarakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hatta juga mengatakan, pemerintah tetap mencermati masukan Bank Dunia yang menilai momentum penerapan kebijakan pembatasan BBM tepat dilakukan saat ini. "Kami mempertimbangkan dari segi fiskal dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat," tuturnya.
Mengenai tiga opsi pembatasan BBM, menurut Hatta, pemerintah dapat mengajukan semua opsi, namun belum ada pemikiran menaikkan harga BBM.
Sebelumnya, Tim Kajian Pengaturan BBM Bersubsidi, Anggito Abimanyu, mengajukan tiga opsi terkait rencana pembatasan BBM.
Pertama, harga premium menjadi Rp5.000 atau naik Rp500 per liter. Sementara itu, untuk angkutan umum diberikan cash back (pengembalian), sehingga secara riil harga Premium untuk angkutan umum tidak naik.
Kedua, pengalihan konsumsi Premium ke Pertamax untuk mobil pribadi. Jika harga keekonomian Pertamax di atas Rp8.000, harga Pertamax dipatok sementara pada harga subsidi Rp8.000 per liter.
Ketiga, harga Premium naik menjadi Rp5.000 per liter, sedangkan penjatahan volume Premium harga Rp4.500 liter untuk kendaraan umum pelat kuning. Dalam opsi ini perlu ada kendali seperti penggunaan RFID (radio frequency identification).
Menanggapi ketiga opsi tersebut, dalam rapat kerja dengan Komisi Energi DPR, hari ini, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, mengatakan, untuk opsi pertama, pemerintah memilih kebijakan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sementara itu, untuk opsi kedua, pemerintah akan mencari solusi BBM lain bagi pengguna mobil pribadi yang belum mampu membeli Pertamax. Namun, harga BBM yang akan disiapkan itu di bawah Pertamax.
Selanjutnya, untuk opsi ketiga, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Meski demikian, perlu segera disiapkan alat kendali volume pembelian Premium.
Deretan Penyakit Ini Rentan Dialami Jemaah Haji dan Umrah, Wajib Vaksin Sebelum ke Tanah Suci!
Pada saat berada di Tanah Suci mereka akan bertemu dengan orang-orang yang berasal dari berbagai negara di dunia yang mungkin juga mempunyai faktor risiko penyakit
