- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - PDI Perjuangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan mantan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat.
Menanggapi desakan tersebut, juru bicara KPK Johan Budi SP menegaskan, KPK tidak bekerja berdasarkan desakan. "KPK bekerja berdasarkan dua alat bukti yang cukup," kata Johan di gedung KPK, Jakarta, Rabu 23 Maret 2011. Saat ini, KPK masih terus menelusuri kasus cek pelawat saat pemilihan DGS BI tahun 2004 itu.
Sebanyak 25 politisi yang dituding sebagai penerima suap dalam pemilihan yang dimenangkan Miranda berasal dari tiga partai besar: PDIP, Golkar, dan PPP.
Menurut Johan, sampai saat ini, KPK masih menelusuri jejak pemberi suap. Termasuk akan memeriksa Nunun Nurbaeti sebagai saksi. "Dia (Nunun) memang salah satu saksi, tapi bukan satu-satunya saksi," imbuhnya.
Tidak kunjungnya si pemberi suap ditangkap, membuat sejumlah kalangan, terutama dari partai yang kadernya diduga menerima suap mempertanyakan proses hukum yang ditangani KPK.
"Faktanya kan, uang sudah bersliweran. KPK seakan tak ada rencana mengusut cukup mendalam. Kami khawatir, Miranda diamankan karena dia sangat tahu kasus Century," kata Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan di DPR, Selasa kemarin.
Selain PDIP, sejumlah politisi dari PPP juga mendesak KPK menangkap Miranda. "Ini kan kasus suap-menyuap. Aneh di KPK ini, si penyuapnya kemana-mana. Bahkan Ibu Miranda masih dengan enaknya (bebas), para penerima suap diseret semua," kata politisi PPP, Ahmad Yani usai sidang mantan Mensos Bachtiar Chamsyah di pengadilan Tipikor, kemarin.
Dalam kasus ini, Miranda membantah pernah menjanjikan uang kepada anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004 jika dirinya terpilih. "Saya tidak pernah menjanjikan memberi uang atau menjanjikan apapun kepada siapapun sebelum atau setelah pemilihan," kata Miranda pada 26 Oktober 2010 lalu. (umi)
Nekat Datangi Markas TNI, Mayjen Gadungan Ini Ingin Nitip Kerabat Masuk Akmil
Pria berinsial JJ, mengaku sebagai anggota TNI pangkat Mayor Jenderal ditangkap saat mendatangi Markas Kodam I Bukit Barisan (BB). Ternyata TNI gadungan
