- Antara/ Marcelinus Kelen
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, meski sudah triliunan rupiah dana otonomi khusus digelontorkan. Total, sejak 2002 sampai 2010, sudah Rp28 triliun dikucurkan untuk Papua.
Hal itu disampaikan anggota BPK Rizal Jalil di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 21 April 2011. "Kami sengaja datang untuk presentasi dana otonomi khusus ini," ujarnya.
Rizal menjelaskan, BPK mengamati Dana Otsus Papua Tahun Anggaran 2002 sampai 2010. "Kalau kita lihat, total dana yang sudah sampai di Papua, yang sudah direalisir di sana, dari tahun 2002 sampai 2010 itu Rp28,8 triliun," kata Rizal.
Dari jumlah Rp.28,8 triliun itu, lanjut Rizal, audit BPK mencakup 66,2 persennya, yaitu Rp19,1 triliun. Bagaimana penggunaan dana tersebut?
"Walau pemerintah dan DPR sudah memberikan dana yang istilahnya lex spesialis, ternyata indeks kualitas hidup masyarakat papua tetap di urutan 33. Artinya secara statistik tidak ada korelasi peningkatan dana ini dengan peningkatan kesejahteraan," kata Rizal.
Rizal menambahkan, temuan yang diperoleh BPK adalah ada indikasi penyimpangan sekitar Rp4,2 triliun dari Rp.19,1 triliun tadi. Bahkan jika dipertajam lagi BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp319 miliar. "Itu sudah haqul yakin kerugian negara," kata Rizal.
Hal ini menurut Rizal, karena belum ada perencanaan dan peraturan yang memadai terhadap penggunaan Dana Otsus tersebut sehingga membuka peluang penyimpangan. "Dari aspek perencanaannya, kami menemukan penggunaan Dana Otsus belum didukung dengan perangkat peraturan yang memadai," kata Rizal.
Selain itu, lanjut Rizal, Dana Otsus untuk bidang pendidikan dan kesehatan tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. "Dalam Undang-undang 21 Tahun 2001 disebutkan 30 persen dari Dana Otsus harus untuk pendidikan, untuk kesehatan. Itu tidak ada yang memenuhi seperti itu. Jadi kalau itu yang terjadi, ya pantas indeksnya masih rendah," kata Rizal.
Lalu apa penyebab kegagalan Dana Otsus ini? "Belum ada rencana induk. Percepatan pembangunan itu juga tidak ada. Duitnya ada, tapi belum ada rencana induknya," kata Rizal. (eh)
Kelanjutan Nasib Hyoyon SNSD, Bomi Apink hingga Im Nayoung Pasca Paspornya Ditahan Imigrasi Bali
Saat ini, paspor semua pemeran dan kru, dengan total sekitar 30 orang, disita. Mereka juga saat ini tinggal di sebuah hotel sementara itu kasus ini sedang diselidiki.
