- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews – Wakil Sekjen PKS, Mahfuz Siddiq, mengemukakan, ada empat modus yang biasa digunakan anggota DPR ketika menjadi calo anggaran.
Pertama, modus kunjungan kerja komisi ke daerah. “Padahal konteks kunjungannya tidak jelas,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 19 Mei 2011.
Dalam kunjungan kerja ke daerah itu, terang Mahfudz, seringkali pejabat daerah setempat memberi gratifikasi berupa uang atau barang kepada anggota DPR. Uang atau barang itu disebut ‘titipan.’ “Pokoknya titipan tidak jelas,” tandas Mahfudz.
PKS, kata dia, sempat menyerahkan gratifikasi senilai total Rp2 miliar kepada KPK dalam rentang waktu 2005-2009.
Kedua, kata Mahfudz, modus pembahasan RUU menyangkut kepentingan tertentu. “Biasanya menyangkut kepentingan terkait sumber daya alam,” ujarnya.
Dalam penyusunan RUU strategis itulah, menurut Mahfudz, bisa terjadi jual beli pasal sesuai keinginan pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan terhadap UU tersebut.
Ketiga, lanjut Mahfudz, modus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di pos-pos yang memiliki nilai strategis. “Di pos-pos itu, peluang gratifikasi tinggi,” kata Mahfudz.
Kasus fit and proper test mantan Deputi Senior BI Miranda Goeltom menjadi salah satu contohnya. Akibat dugaan kasus suap pada fit and proper test itu, sejumlah mantan anggota DPR periode lalu ditangkap KPK.
Keempat, papar Mahfudz, modus pembahasan anggaran. “Di sini kerapkali terjadi perebutan anggaran antara kementerian dan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, inisiatif proposal anggaran bisa juga datang dari pihak di luar DPR seperti pemerintah daerah, kementerian, atau pihak lain yang memiliki relasi atau kepentingan terkait.
Ketua Komisi I itu berpendapat, anggota DPR menjadi calo anggaran kemungkinan disebabkan oleh kehidupan politik yang berbiaya tinggi. “Konstituen mereka merasa punya hak meminta biaya finansial kepada wakil mereka di parlemen. Belum lagi anggota DPR harus membiayai program partai,” kata Mahfudz.
Hal-hal itulah yang menurutnya dapat menjadi motivasi calo anggaran dalam beraksi. “Mereka mencari sumber alternatif untuk semua pendanaan itu,” kata Mahfudz.
Apapun, ia mengingatkan bahwa calo anggaran bukan hanya terjadi di DPR. “Lebih banyak di pemerintah. Saya khawatir kegaduhan calo anggaran di DPR ini didesain supaya kue besar anggaran di pemerintah tidak diributkan,” kata dia.
