- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews - Kabar negatif seputar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak henti-hentinya menerpa anggota dewan. Bahkan, banyak yang mempersepsikan DPR adalah tempatnya calo anggaran.
Bagaimana tanggapan pimpinan dewan? "Pembahasan anggaran kan terbuka. KPK bisa mengikuti dari awal. KPK ikut saja dalam rapat-rapat itu (pembahasan anggaran). Itu lebih bagus, supaya simpel KPK terlibat," kata Wakil Ketua DPR Anis Matta, Jumat, 20 Mei 2011.
Anis sadar, DPR memang selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat. Sebab, DPR adalah lembaga milik publik. Untuk itu, ia tidak heran jika setiap tindakan dewan selalu mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat.
Sementara Wakil Sekjen PKS, Mahfuz Siddiq, mengemukakan ada empat modus yang biasa digunakan anggota DPR ketika menjadi calo anggaran.
Pertama, modus kunjungan kerja komisi ke daerah. Dalam kunjungan kerja ke daerah itu, terang Mahfudz, seringkali pejabat daerah setempat memberi gratifikasi berupa uang atau barang kepada anggota DPR. Uang atau barang itu disebut ‘titipan.’
Kedua, modus pembahasan RUU menyangkut kepentingan tertentu. Dalam penyusunan RUU strategis itulah, menurut Mahfudz, bisa terjadi jual beli pasal sesuai keinginan pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan terhadap UU tersebut.
Ketiga, modus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di pos-pos yang memiliki nilai strategis. Kasus fit and proper test mantan Deputi Senior BI Miranda Goeltom menjadi salah satu contohnya. Akibat dugaan kasus suap pada proses uji itu, sejumlah mantan anggota DPR periode lalu ditangkap KPK.
Keempat, modus pembahasan anggaran. Inisiatif proposal anggaran bisa juga datang dari pihak di luar DPR seperti pemerintah daerah, kementerian, atau pihak lain yang memiliki relasi atau kepentingan terkait.
Produksi Tembakau Sintetis, Remaja di Tangerang Ditangkap Polisi
Petugas menangkap remaja tersebut saat melakukan patroli pengamanan.
