- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews- Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan dana pembentukan awal Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) berasal dari dana pemerintah. Namun bentuk dana BPJS ini terdiri dari dua bagian yaitu dana jaminan sosial dan dana korporasi. Dana korporasi diperuntukkan sebagai dana operasional institusi.
"Awal pembentukan menggunakan dana pemerintah. Selanjutnya menggunakan dana imbal jasa dari dana jaminan sosial bila ada dana lebih maka akan dikembalikan ke dana jaminan sosial," ujarnya saat Rapat Kerja RUU BPJS Komisi IX DPR di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Selasa 24 Mei 2011.
Sedangkan dana jaminan sosial, menurutnya, berasal dari iuran yang diberikan oleh pemerintah, peserta serta pemberi kerja. Ditegaskan olehnya dana jaminan sosial bukanlah merupakan harta BPJS. Badan ini wajib memisahkan kekayaan BPJS dan kekayaan dana jaminan sosial. "Dana jaminan sosial bukan merupakan harta BPJS itu merupakan dana peserta," katanya.
Agus menjelaskan aktiva BPJS yakni modal awal pemerintah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham. BPJS juga menerima imbal jasa yang dipungut dari dana jaminan sosial.
Untuk BPJS sendiri, pemerintah mengusulkan pembentukan dua badan dalam pembahasan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Badan itu mengatur penjaminan jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk badan jangka pendek mengatur mengenai kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian. Sedangkan badan jangka panjang mengatur jaminan hari tua dan pensiun.
"Kami sepakat akan mulai pada bagian kesehatan sebagai awalnya," katanya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa skema BPJS ini nantinya selaras dengan sistem maping jaminan sosial. Skema tersebut ialah untuk seluruh rakyat Indonesia, kesamaan untuk semua dan rakyat Indonesia mempunyai perlindungan dasar untuk semua.
BPJS bertugas menyelenggarakan program penjaminan sosial. BPJS bergungsi mengumpulkan iuran, mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial serta dana peserta, pemberian informasi penyelenggaraan program. Sedangkan BPJS mempunyai wewenang antara lain menagih iuran, menginvestasikan dana jaminan sosial, pengawasan dan pemeriksaan, memungut imbal jasa penyelenggaraan program.
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
