- Vivanews/ Tri Saputro
VIVAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Nasional (PPP), Suryadharma Ali, menyatakan tidak perlu amandemen Undang-undang Pemilihan Umum. Alasan Suryadharma, undang-undang tersebut telah mengalami uji coba luar biasa.
"Banyak gugatan-guugatan di Mahkamah Konstitusi, itu menandakan undang-undang sudah teruji sehingga tidak perlu amandemen lagi," kata Suryadharma, di Istana Presiden, Rabu 22 Juni 2011.
Dia menjelaskan, undang-undang tersebut dibuat dengan pertimbangan ke depan. Sehingga tidak memerlukan perubahan isi setiap tahunnya.
"Peraturan Pemilu 2008 kita belum hafal semua, belum familiar kemudian diubah lagi dengan peraturan baru. Saya kira kurang tepat," ucapnya.
Disinggung soal, ambang batas parlemen, Suryadharma mengatakan PPP berharap tetap pada angka 2,5 persen.
Dia menambahkan, PPP belum mempunyai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang, mengingat Presiden SBY menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi. "Konsentrasi dalam pelaksanaan muktamar. Setelah itu, konsentrasi ke pemenangan pemilu 2014."
Suryadharma dan pengurus PPP sowan ke SBY sebelum menggelar muktamar PPP pada 3-6 Juli di Bandung. SBY rencananya akan membuka muktamar tersebut.
Soal Anggapan Raja Penalti Liga 1, Begini Pembelaan Arema FC
Arema FC menolak anggapan sebagai tim paling diuntungkan oleh wasit karena banyak menerima hadiah penalti di Liga 1. Singo Edan menilai penalti yang mereka dapat murni.
