- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews - Pasca kebijakan penghentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi, setiap tahun pemerintah setidaknya harus menyediakan 2,5 juta lapangan kerja baru untuk menampung masyarakat yang batal menjadi TKI.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memperkirakan, setiap bulannya, akan ada 15 ribu-20 ribu warga Indonesia yang batal bekerja di negara Timur Tengah tersebut.
Hal tersebut diutarakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar disela Rapat Koordinator Menteri Perekonomian di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
"Sedang dihitung. Diperkirakan harus menyediakan 2,5 juta lapangan kerja dalam setahun," kata dia.
Menurut Muhaimin, seluruh instansi pemerintah seperti Kementerian Pekerjaan Umum saat ini terus menghitung kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk menangani TKI yang tidak dapat berangkat kerja.
Selain instansi negara, pemerintah juga bakal menggiatkan program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri, program bidang kelautan, dan program pemerintah di berbagai sektor yang dianggap bisa menyerap TKI yang batal bekerja di luar negeri.
"Sebetulnya ini fokusnya saja, mengenai peningkatan tambahan antisipasi moratorium," ujar Muhaimin menjelaskan alasan program yang baru digagas setelah moratorium berlaku.
Program PNPM Mandiri di sejumlah daerah, ujar Muhaimin, merupakan program yang mampu menjadi instrumen yang tepat untuk merekrut TKI. Selain itu, program pemerintah itu juga bisa membuka peluang usaha disamping upaya lain seperti menambah jenis program dan jenis insentif kewirausahaan.
Sejumlah daerah yang menjadi sasaran penyerapan TKI yang batal berangkat ini diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah-daerah tersebut selama ini menjadi basis rekrtumen calon TKI.
"Jadi semua kementerian itu diminta penghematan anggaran untuk diberikan program pemberdayaan dan pengurangan pengangguran di daerah berbasis TKI," kata dia. (umi)
DPR Sindir Kenaikan UKT di Sejumlah PTN Menyesuaikan Harga Cabai dan Telur
Wakil Ketua Komisi X DPR mengkritik keras soal kebijakan kenaikan UKT yang terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) menyesuaikan harga cabai dan telur.
