- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Anggota Komisi Hukum DPR, Gayus Lumbuun, membuat pernyataan yang mengejutkan saat diminta menilai kualitas 560 anggota dewan. Gayus menilai, kualitas legislator periode 2009-2014 berada di bawah periode sebelumnya.
"Di periode lalu saya mengikuti lima tahun. Periode ini baru dua tahun. Periode lalu, taraf pendidikan lebih rendah dari yang sekarang. Tapi, yang sekarang kualitasnya merosot," kata Gayus saat menjawab panitia seleksi Hakim Agung di Gedung Komisi Yudisial, Kamis 28 Juli 2011.
Menurut dia, kemerosotan kualitas itu diukur dengan jauhnya realisasi penyelesaian RUU dengan target. Dia juga menilai banyak permainan anggaran. Sementara, dalam fungsi kontrol tidak banyak peran dewan yang efektif sebagai penyeimbang pemerintah.
"Artinya target legislasi tidak seperti mestinya, anggaran banyak penyimpangan, tidak banyak yang dilakukan sebagai peran kontrol," ujarnya.
Anggota tim seleksi, Buya Syafii Maarif lantas mengejar pernyataan Gayus. "Orangnya ataukah sistem yang salah?" cecar Buya.
Gayus justru menilai, rakyat Indonesia yang belum siap dengan pemilihan langsung. "Alhasil, orang yang memiliki kekuasan dan popularitas yang memiliki peluang lebih terpilih. Jadi bukan sistem yang salah, tapi keadaan yang belum siap," ujarnya.
Buya kembali mencecar politisi PDI Perjuangan itu. "Politik uang jadi milik publik memang berlaku betul ya?"
"Yang saya amati begitu. Popularitas dan penguasaan wilayah lebih menentukan bisa masuk DPR daripada kemampuan ke-DPR-an," jawab Gayus.
Sebelumnya, Ketua DPR, Marzuki Alie, juga pernah mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Menurut Marzuki, banyak anggota DPR yang masih muda dan berwajah baru --yang selama ini diharapkan membawa perubahan nasib bangsa ke arah yang lebih baik-- justru malah membuat lembaga parlemen semakin bobrok.
“70 persen yang muda dan baru-baru itu, justru malah membawa petaka,” kata dia saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Demokrasi Pembaruan di Denpasar, Bali, Sabtu malam, 21 Mei 2011. "Ini yang menyebabkan kerinduan masyarakat terhadap Orde Baru. Kenapa begitu? Karena DPR-nya bobrok."
9 Negara Ini Tolak Palestina Jadi Anggota PBB, Salah Satunya Tetangga RI
Majelis Umum PBB memberikan mayoritas suaranya untuk mendukung resolusi yang menyerukan Palestina untuk menjadi anggota PBB. Ada 9 negara yang menolak resolusi tersebut
