- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews – Pemerintah membantah bersikap kurang responsif dalam berbagai persidangan di Mahkamah Konstitusi. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi mengatakan, pemerintah selalu hadir seratus persen dalam persidangan di MK.
“Saya bisa buktikan bahwa pemerintah seratus persen hadir. Kalau yang kemarin tidak hadir, itu masalah lain, yakitu Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. SKLN itu merupakan sengketa kewenangan dengan Menteri ESDM dan tidak ada kaitannya dengan Presiden. Kalau Menteri ESDM minta bantuan Menkumham, kita memfasilitasi. Tapi kalau tidak minta, ya silahkan,” ujar Mualimin di Gedung MK, Jakarta, Kamis 4 Agustus 2011.
Sebelumnya, MK mengeluhkan pemerintah dan DPR yang mereka nilai kurang responsif dalam sidang MK. MK menuduh keduanya kerap tak hadir dalam sidang. MK pun menyesalkan ketidakseriusan lembaga eksekutif dan legislatif itu dalam setiap persidangan di MK.
“Kalaupun hadir, itu kroco-kroconya doang, diwakili staf biro hukum atau biro humasnya. Tapi kalau misalnya nanti Undang-undangnya mau diuji MK lalu dibatalkan, mereka uring-uringan dan marah-marah sama MK,” ujar Juru Bicara MK Akil Mochtar, Selasa, 2 Agustus 2011 kemarin.
Mualimin tidak sepakat dengan pernyataan Akil itu. Ia menjelaskan, mereka yang hadir dalam persidangan MK sudah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam UU MK, yaitu pemerintah. Pemerintah ini, katanya, dapat mewakilkan para pihaknya.
“Presiden memberikan kuasanya kepada Menkumham, kemudian Menkumham memberi kuasa ke Dirjen Peraturan Perundang-undangan dan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Artinya, tegas Mualimin, yang hadir ke MK sudah atas perintah UU. “Kalau DPR tidak ada yang hadir, itu bukan masalah pemerintah,” imbuhnya.
Sejak MK lahir, Mualimin mengaku sudah berupaya sedemikian rupa hadir di persidangan MK, terutama bila berkaitan dengan pemerintah. “Kemenkumham sebagai pemegang kekuasaan permanen, punya kewajiban khusus mengkoordinasi. Jadi tidak benar kalau pemerintah dikatakan bermalas-malasan,” kata dia.
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Pakar komunikasi politik mengatakan sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup populer di Jawa Timur tetapi elektabilitasnya tidak setinggi Khofifah Indar Parawansa.
