- sharemarketbasics.com
VIVAnews - Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) menyatakan, rata-rata investor cenderung memburu produk reksa dana jenis saham saat krisis ekonomi global. Sebab saat ini, harga saham dalam kondisi cukup murah.
"Ini merupakan kesempatan emas untuk para investor untuk membeli reksa dana saham," ujar Ketua APRDI, Abiprayadi Riyanto, kepada VIVAnews.com usai acara Edukasi Wartawan Pasar Modal, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 29 September 2011.
Menurut Abi, para investor lebih berminat pada saham di sektor infrastruktur, komoditas, dan barang konsumsi. "Mereka lebih berminat pada ketiga saham di sektor tersebut," kata Abi.
Dia menuturkan, jumlah total dana kelolaan reksa dana untuk periode saat ini mencapai Rp180,87 triliun. "Jika dibandingkan tahun lalu, total dana kelola reksa dana sebesar Rp149,09 triliun, jadi naik 21,31 persen," ujar Abi.
Abi mengatakan bahwa dalam situasi saat ini, semua bergantung kepada kedewasaan para investor reksa dana. "Jika indeks turun ke 3.300, mereka untung. Namun, jika berada pada level 4.300 itu kan mahal ya, mereka pun terganggu," katanya.
Seperti diketahui, menurut Research & Investement Analyst PT Infovesta Utama, Wawan Hendrayana selama dua tahun terakhir, ketika pasar saham turun, tren pembelian reksa dana justru semakin meningkat.
"Kalau tren klien kami pada saat saham turun, justru melakukan pembelian, karena reksa dana merupakan investasi untuk jangka panjang," tambahnya.
Dalam kondisi pasar yang tengah turun, dia melanjutkan, investor harus melihat apa tujuan investasinya.
Jika untuk jangka panjang, Wawan menyarankan membeli reksa dana ketika harga turun. Namun, jika investor membutuhkan dana 2-3 tahun lagi, sebaiknya investor mengalihkan portofolionya dari saham ke produk yang berisiko lebih rendah seperti reksa dana campuran, atau reksa dana pendapatan tetap. (art)
Kuota Formasi Penghulu 2024 di Kemenag Sebanyak 3.641 Disetujui Kemenpan RB
Kuota formasi untuk penghulu, dengan total ada sebanyak 3.641 untuk Penghulu Ahli Utama, disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
