PKS: Meski Tak Populer, KPK Perlu Dikritisi

VIVAnews – Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq mengakui, kritikan yang dilontarkan oleh kader mereka, Fahri Hamzah, kepada KPK, sangat tidak populer. Namun Mahfudz tidak mau menyalahkan koleganya itu. Menurutnya, kritik terhadap KPK tetap diperlukan.

“Diperlukan jutaan orang untuk mendukung KPK, tapi dibutuhkan satu orang untuk mengkritisinya. Mengkritisi KPK sangat tidak populer. Tapi itu dibutuhkan agar prinsip check and balances sebagai prinsip demokrasi dan good governance tetap terjaga,” kata Mahfudz sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Dalam rapat konsultasi antara DPR, Polri, Kejaksaan, dan KPK kemarin, Fahri mengatakan terang-terangan ingin membubarkan KPK. “Lebih baik KPK dibubarkan karena tidak percaya institusi superbody dalam demokrasi. Tidak boleh ada institusi superbody dalam demokrasi,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR itu. Ucapan Fahri itu sontak mengundang reaksi keras dari masyarakat.

Mahfudz mengatakan, Fahri sebagai unsur pimpinan Komisi III hanya melakukan kewajiban konstitusionalnya untuk mengawasi KPK. “Jika kita ingin KPK tetap ada dan berfungsi efektif, maka kita harus menyediakan ruang untuk mengontrol dan mengkritisi KPK. Terlebih, KPK sebagai lembaga ad hoc memiliki kewenangan yang luar biasa besar, melampaui kewenangan lembaga penegak hukum permanen seperti kepolisian dan kejaksaan,” papar Mahfudz.

“Harus diingat, institusi apapun dengan kewenangan besar tapi absen dari check and balances, bisa tergiring pada abuse of power,” imbuh Ketua Komisi I DPR itu. Mahfudz juga menyatakan, ia dan beberapa pimpinan Dewan Pengurus Pusat PKS pernah bicara dengan Fahri soal sikap kritisnya yang kontinyu terhadap KPK.

“Fahri bilang, untuk mendukung KPK, sudah begitu banyak orang, tapi kita juga butuh yang kritis. Maka Fahri menyatakan akan berdiri di depan untuk melakukan itu,” jelas Mahfudz. Ia melanjutkan, kepada DPP PKS, Fahri mengatakan bahwa ia berpegang pada sikapnya itu demi menutup celah korupsi dalam sistem di negara ini, agar fungsi penegakan hukum terhadap korupsi dapat segera dikembalikan kepada kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga yang permanen.

Fahri sendiri mengungkapkan, ia tidak menerima teguran dari PKS terkait sikap kerasnya terhadap KPK. Sementara Ketua Dewan Syariah PKS, Surahmah Hidayat, justru menegaskan bahwa pernyataan fahri terkait KPK adalah sikap pribadi, dan bukan merupakan sikap resmi partai. “PKS tidak bernah berpikiran membubarkan KPK. Fahri berlebihan. Itu bukan porsi dia,” kata dia.

Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut Urus Sumber Daya Air Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua sekaligus anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

VIVA.co.id

26 April 2024