VIVAnews - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,
sebagai manifestasi warga negara yang baik, dan memiliki tanggungjawab moral untuk melakukan perubahan lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu menurut Din, bagi masyarakat yang setuju dengan fatwa MUI bisa mengamalkannya. Sementara yang tidak setuju boleh mengabaikannya.
"Nggak perlu kontroversi, nggak perlu ribut-ribut," kata Din Syamsuddin menanggapi dikeluarkannya fatwa haram golput oleh MUI.
Lebih lanjut, menurut Din, yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, seharusnya MUI mengeluarkan fatwa-fatwa prioritas, yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.
Sebagai contoh, fikih bagaimana meningkatkan daya saing bangsa. Bagaimana cara memerangi kemalasan, dan sejenisnya. Bukan fatwa yang bersifat ad hoc atau kontroversi.
Prabowo Akui Dekat NU Sejak Prajurit Muda: Kalau Orang Menghadapi Maut yang Dicari Kiai
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengaku sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU) -- bahkan sejak masih muda saat menjadi prajurit TNI,
