- PT Bangungraha Sejahtera Mulia
VIVAnews - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah mempercepat penerbitan peraturan presiden tentang Pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.
Sebab, selain dapat menekan biaya logistik secara signifikan, pembangunan jembatan ini dapat mendorong percepatan implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Ada baiknya tahun ini Perpres Jembatan Selat Sunda sudah terbit," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi, Raja Sapta Oktohari, di Jakarta, Rabu 23 November 2011.
Menurut dia, bila proyek ini tak secepatnya tuntas, biaya logistik akan menjadi tinggi. Ketiadaan infrastruktur juga menyebabkan disparitas biaya logistik antara darat dan laut sangat tinggi. "Lewat darat sekarang ini tidak efisien sama sekali. Selain mahal, risiko tertahan di pelabuhan Merak-Bakauheni bisa berminggu-minggu,” kata Okto.
Karena itu, Hipmi berharap paling lambat Perpres Jembatan Selat Sunda terbit semester I-2012. Sebab, bila lewat dari itu, dia khawatir proyek ini akan terbengkalai dan tidak akan selesai.
Selain itu, Hipmi menunggu blue print konektivitas maritim Indonesia bisa selesai dalam waktu yang sama. “Penting kami mengetahui apa rencana pemerintah untuk sistem konektivitas maritim, sehingga pengusaha bisa ikut mempersiapkan," kata Sekretaris Jenderal Hipmi, Harry Warganegara.
Hipmi optimistis bila jembatan ini terealisasi lebih cepat, biaya logistik akan terpangkas signifikan. Biaya logistik Indonesia, menurut dia, termasuk yang tertinggi di antara negara-negara pesaing. "Bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi," katanya. "Maka itu, Indonesia sulit bersaing. Apalagi pada 2015 kita akan menghadapi Masyarakat ASEAN di mana konektivitas itu sangat strategis,” ujar Harry.
Peluncuran pembangunan Jembatan Selat Sunda dapat mendorong percepatan implementasi MP3EI. Sebab pembangunan Jembatan Selat Sunda bisa menciptakan momentum gerakan rencana aksi MP3EI. “Jembatan Selat Sunda itu sangat ikonik. Kalau ini dimulai akan menciptakan momentum bagi implementasi MP3EI,” ujar Harry.
Hipmi sebelumnya di depan Presiden telah menyatakan dukungannya untuk menyukseskan MP3EI. Dia mengatakan, terciptanya konektivitas antara Sumatera dan Jawa akan menjadi awal yang bisa membangun optimisme bagi pemerintah untuk membangun konektivitas pulau-pulau lain di Tanah Air.
“Sejak zaman Belanda sampai sekarang, konektivitas Sumatera dan Jawa ini belum terselesaikan. Padahal, volume industri nasional sebagian besar di kedua pulau ini,” kata Harry. Itu sebabnya, Perpres Jembatan Selat Sunda ini mendesak diterbitkan. (art)
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
