- Antara
VIVAnews - Lama tak terdengar, rencana pemerintah menyederhanakan nilai mata uang atau redenominasi Rupiah ternyata tinggal menyisakan tahap harmonisasi aturan dengan Kementerian Hukum dan HAM.
"(Redenominasi) Ini adalah suatu proses yang baik dan kita dukung. Tetapi itu bukan sesuatu yang langsung akan terwujud," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Selasa, 6 Desember 2011.
Pemerintah berharap, pembahasan rancangan peraturan mengenai redenominasi rupiah bersama DPR sudah bisa dilaksanakan tahun depan. Satu hal yang pasti, pemerintah telah memasukan draft rancangan undang-undang (RUU) Redenominasi uang ke KemenhukHam. "Nanti kalau sudah selesai harmonisasi, kita akan masukan ke DPR," katanya.
Agus menjelaskan, jika nanti rencana redenominasi tersebut telah memiliki kekuatan hukum, upaya penyederhaan nilai mata uang rupiah itu tidak bisa langsung diterapkan.
Dari perkiraan pemerintah, diperlukan waktu sekitar 5-10 tahun untuk bisa membuat kebijakan penyederhanaan nilai uang itu bisa berlaku sepenuhnya di masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga akan mempelajari terlebih dahulu kebijakan redenominasi dari negara-negara yang telah sukses melakukan penyederhanaan nilai mata uang. Dari upaya tersebut, diharaplan pemerintah bisa mengambil pelajaran dari negara yang tidak berhasil. “Kita harapkan nanti untuk Indonesia akan berhasil,” tuturnya.
Seperti diketahui, wacana redenominasi pertama kali bergulir pada awal tahun 2011. Walau sempat beberapa kali dibantah, pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya meminta Wakil Presiden Boediono untuk mengkaji rencana penyederhanaan nilai uang tersebut.
Jika Lolos Tes Ini, Keamanan Siber Bank di Indonesia Sudah Tangguh
Empat dari sepuluh bank terbesar di Indonesia menaruh kepercayaan kepada Spentera perihal keamanan siber.
