- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana memprivatisasi tiga perusahaan milik pemerintah yang tengah mengalami kesulitan yaitu PT Primissima, PT Kertas Padalarang, dan PT Sarana Karya. Rencana tersebut sampai akhir tahun 2011 belum kunjung dilaksanakan.
Keterlambatan penanganan terhadap tiga BUMN Dhuafa tersebut dikarenakan pemerintah hingga saat ini belum memperoleh persetujuan tertulis dari DPR terhadap rencana privatisasi BUMN tersebut.
Dalam paparan bahan Rapat Kerja Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, dengan Komisi VI DPRyang dikutip VIVAnews.com, Selasa 13 Desember 2011 disebutkan rencana privatisasi 3 BUMN itu sebetulnya sudah diajukan tahun 2010 dan kembali dimintakan pada tahun 2011.
Tahun lalu, tepatnya pada Februari 2010 lalu, Kementerian BUMN telah mendapat arahan dari Komite Privatisasi melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi.
Bahkan, rencana privatisasi ini sebetulnya telah dibahas beberapa kali dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN yang diwakili oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN. Pada rapat itu, DPR memastikan akan ada pengambilan keputusan program privatisasi setelah dilaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Negara BUMN.
Rencana privatisasi itu akhirnya dikonsultasikan oleh Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR RI serta Pimpinan Komisi VI dan Komisi XI DPR RI pada rapat tanggal 30 Mei 2011, dengan kesimpulan bahwa secara prinsip Pimpinan DPR RI menyetujui rencana privatisasi PT Primissima (Persero), PT Sarana Karya (Persero) dan PT Kertas Padalarang untuk dilaksanakan pada Tahun 2011.
Rencananya, metode privatisasi ketiga BUMN itu akan dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pencarian mitra kerjasama (strategic sales) atau akuisisi oleh BUMN lain.
Dari strategi yang disiapkan pemerintah, rencananya PT Primissima akan melepas maksimal 52,79 persen saham lewat strategic sale. Sedangkan untuk PT Sarana Karya, pemerintah memutuskan melepas seluruh sahamnya atau 100 persen lewat strategic sale atau akuisisi.
Sementara untuk PT Kertas Padalarang, pemerintah akan melepas kepemilikan sahamnya sebesar 7,74 persen dengan pola strategic sales atau akuisisi oleh BUMN lain.
PM Singapura akan Temui Jokowi Pekan Depan, Bahas Energi Hingga IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Ju
