- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews – Masyarakat di pesisir Pantai Batuputih, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dihantam gelombang besar pada Desember 2008 silam. Sekejap, rumah mereka rata dengan tanah. Namun hingga kini, tak ada bantuan dari pemerintah setempat untuk mereka.
“Rumah kami habis dihantam gelombang. Tapi sampai saat ini, tidak ada bantuan dari Pemerintah Kota Bitung kepada kami. Entah mau mengadu ke mana sebagai masyarakat kecil,” kata warga setempat, Yos Tahulending, kepada VIVAnews, Jumat 6 Januari 2012.
Warga pun merasa pemerintah tidak peduli kepada mereka. Padahal, bencana alam tahun 2008 itu mengakibatkan ratusan rumah di dua wilayah Sulawesi Utara – Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, hancur berkeping-keping.
“Kami sekeluarga dan penduduk di sini, tidak mendapat bantuan sama sekali dari Pemerintah Kota Bitung, sehingga kami pindah ke Kelurahan Kasawari di ujung Bitung,” ujar beberapa warga yang turut mendampingi Yos.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, Jopie Sarante mengatakan, pihaknya tidak tahu-menahu soal dana bantuan untuk warga Batuputih yang terkena bencana. “Saya tidak tahu kalau ada bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Batuputih,” kata dia.
Secara terpisah, Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Sompie Singal mengungkapkan, bantuan untuk korban bencana di wilayah mereka sudah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. “Kami sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana pada Desember 2008 lalu,” ujarnya.
Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang mengalami bencana juga mengaku sudah menerima bantuan berupa bahan bangunan untuk membangun kembali rumah mereka yang hancur. “Pemerintah sudah memberi kami bantuan bahan bangunan,” ujar Frans, warga Kabupaten Minahasa Utara.
Namun, nasib berbeda ternyata menimpa warga Pantai Batuputih, Kota Bitung. Meski sama-sama tertimpa bencana, mereka mengaku tak menerima bantuan dari Pemerintah Kota Bitung. Laporan: Roger Wenas | Sulawesi Utara (adi)
40 Ribu NIK KTP Warga Jakarta yang Sudah Meninggal Dinonaktifkan
Disdukcapil DKI Jakarta telah mengajukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP sebanyak 40 ribu warga Jakarta yang telah meninggal dunia.
