VIVAnews – Lobi pimpinan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah dan pimpinan Pansus RUU Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) menghasilkan kesepakatan pejabat negara harus mundur saat didaftarkan partai politik (parpol) atau gabungan parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).
Menurut Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Pemilihan Presiden Ferry Mursyidan Baldan kepada VIVAnews, seusai lobi, Rabu, 17 September 2008, tengah malam, pejabat negara yang dimaksud ialah menteri, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima TNI dan Kepala Polri.
“Sedangkan bagi kepala daerah cukup mendapatkan izin dari presiden dan dalam konteks penegakan etika pemerintahan,” kata anggota Fraksi Golongan Karya ini.
Perwakilan pemerintah yang menghadiri forum lobi, antara lain, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa.
Ferry menambahkan, dua materi lobi lain akan dilanjutkan pada forum lobi mendatang. Dua materi itu tentang persentase persyaratan bagi parpol atau gabungan partai yang dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres. Materi lainnya tentang pengaturan apakah presiden dan wakil presiden terpilih bisa menjabat pimpinan parpol.
Pertemuan lobi RUU Pilpres, Senin, 8 September 2008, gagal menghasilkan keputusan. Tiga masalah di Pansus RUU Pilpres - yakni syarat dukungan maju capres, rangkap jabatan, dan pejabat negara yang maju capres harus mundur – tidak satu pun menemui titik temu.
Minister Hartarto Reveals Strategies to Achieve Golden Indonesia 2045
Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto stated that Indonesia is currently still on the right path or on-track to achieve the Golden Indonesia Visio
