- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, mengaku merasa berat untuk memenuhi target penyerapan anggaran Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebesar 25 persen pada kuartal pertama 2012.
Pasalnya, tender di Kementerian PU membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.
Djoko menjelaskan, target UKP4 itu secara nasional, sedangkan setiap kementerian mempunyai pola masing-masing dalam hal penyerapan anggaran.
"Kalau di PU, kontrak diteken pun belum langsung keluar dananya. Bangunan kan butuh waktu, kontrak ditandatangani, besok legalisasi, ya belum ada serapan," katanya di Jakarta, Jumat 3 Februari 2012.
Dia menuturkan, Kementerian PU saat ini lebih banyak menjalankan proyek-proyek multiyears untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga sebelum tahun anggaran tiba, Kementerian PU telah memulai lelang. "Kita sudah mulai lelang November, sehingga Januari itu paling cepat sudah bisa," ujar Djoko.
Namun, Djoko menegaskan bahwa tidak semua proyek di Kementerian PU memenuhi syarat kontrak multiyears. Ia juga tidak ingin memaksakan proyek-proyek yang bisa dikerjakan kurang dari setahun menjadi proyek multiyears. "Kalau saya bangun rumah kantor bisa satu tahun, terus di-multiyears itu nggak betul," kata dia.
Kementerian PU mengungkapkan telah melaksanakan pelelangan 9.277 paket bernilai Rp35 miliar. Namun, secara total, proyek yang masuk ke dalam belanja modal 2012 mencapai 10.854 paket, dengan nilai anggaran Rp38,88 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko, optimis penyerapan anggaran Kementerian PU dapat terserap 100 persen dengan komposisi untuk awal triwulan I-2012 bisa mencapai 13,14 persen, triwulan II mencapai 43,15 persen, triwulan III mencapai 76,32 persen, dan triwulan IV akhir tahun mencapai 100 persen.
Prabowo Tegaskan Bung Karno Milik Rakyat, Bukan Milik Satu Partai
Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menegaskan bahwa sosok Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno adalah milik Rakyat Indonesia.
