- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Partai Golkar menuntut pemerintah mengalokasikan dana penghematan subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat miskin, jika memang pilihannya harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Tentu, harus pula didukung data akurat dari sensus penduduk keluarga miskin, sehingga bisa tepat sasaran dan berkeadilan.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, seusai acara diskusi publik tentang rencana pembatasan BBM dan kenaikan tarif dasar listrik di kantor pusat Partai, Jakarta, Senin, 27 Februari 2012.
"Ini sekaligus untuk mengubah paradigma subsidi harga menjadi pola subsidi langsung kepada orang-orang yang benar-benar mendapatkan subsidi sesuai amanat konstitusi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Jika faktor harga minyak dunia masih cukup tinggi dalam beberapa bulan mendatang, Aziz mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kajian multisektor yang melibatkan lintas kementerian untuk menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap dan rasional, sehingga tidak terjadi guncangan sosial-politik dan ekonomi.
Pendapat serupa disampaikan Satya W. Yudha, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Namun, ia lebih menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan pembangunan infrastruktur energi maupun non-energi seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, sebagai progam konkret penghematan anggaran dari berkurangnya subsidi energi dalam APBN.
"Perlu dipertimbangkan diberikannya transfer tunai kepada sepeda motor dan angkutan umum," ujar Satya, yang juga anggota Komisi VII DPR.
Meski mendukung kenaikan harga BBM yang rasional dan proporsional, Partai Golkar menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10 persen bagi pelanggan di atas 900 VA. Apalagi jika dilakukan bersamaan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 1 April mendatang.
Menurut Satya, Golkar meminta pemerintah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional PT PLN dan mendorong penggunaan/pemanfaatan energi campuran sebagai pengganti BBM. Tujuannya untuk mengoptimalkan pembangkit listrik. (Laporan M. Arief Hidayat)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
