VIVAnews - Ketua Umum Perhimpunan Bank Bank Nasional Sigit Pramono menantang partai politik, khususnya PDI Perjuangan menyusun kebijakan sistem perbankan nasional. Upaya ini untuk menghindari perubahan kebijakan setiap pergantian pemerintahan.
Salah satu contoh perubahan kebijakan itu adalah dileburnya Bank Pembangunan Indonesia dengan beberapa bank BUMN lain menjadi Bank Mandiri. Namun setelah dimerger dengan Bank Mandiri, pemerintah sekarang merasa perlu mempunyai bank pembangunan. "Satu pemerintahan berganti-ganti mazhab. Ini seperti setrika maju-mundur tanpa visi yang jelas untuk perbankan," kata dia.
Menurutnya, pemerintah harus mempunyai kebijakan jangka panjang, karena selama ini lebih banyak diterapkan kebijakan jangka pendek dan menengah. Pemerintah harus menentukan sikap apa yang menjadi kebutuhan nasional.
"Dulu zaman Habibie, asing boleh memiliki bank nasional hingga 95 persen. Yang penting kan harus proporsional, kebutuhan nasional
seperti apa, harus menentukan sikap. Kalau memang perlu ya sudah biarkan jalan seperti sekarang," katanya.
Tim ekonomi Megawati Sukarno Putri, Iman Sugema mengatakan dalam setiap pembangunan ekonomi, bank mempunyai peran khusus di negara manapun, seperti bank untuk UMKM, bank untuk menangani kemiskinan, bank pembangunan. "Harus ada peran pemerintah, selalu hadir lembaga keuangan yang punya tugas khusus," katanya.
Nekat Selundupkan Sabu 6 Kg, Tiga Warga Aceh Diringkus di Bandara Kualanamu
Dalam aksinya, tiga warga Aceh itu masing-masing membawa sabu seberat 2 kilogram di tas ransel mereka.
