- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan selaku pemegang saham mendadak memutuskan mengangkat lima orang direksi baru PT Pertamina (Persero). Pemerintah tetap mempertahankan empat orang direksi lama perusahaan pelat merah tersebut.
Keputusan tersebut dikeluarkan lewat surat keputusan No. SK-186/MBU/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Persoran (Persero) PT Pertamina.
Dalam keterangan tertulis yang diperoleh VIVAnews.com, Rabu, 18 April 2012, Kementerian BUMN kelima direksi baru Pertamina tersebut merupakan muka-muka baru dalam jajaran direksi perusahaan pelat merah tersebut.
"Direksi lainnya tetap, dan Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut selaku rapat umum pemegang saham," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Mochamad Harun.
Kelima direksi baru yang diangkat tersebut adalah:
1. Chrisna Damayanto, sebagai Direktur Pengolahan menggantikan Edi Setianto. Posisi sebelumnya adalah Deputi Direktur Pengolahan Bidang Operasi Kilang.
2. Hanung Budya Yuktyanta, yang sebelumnya menjabat presiden direktur PT Badak NGL menjadi direktur pemasaran dan niaga. Posisi Hanung ini menggantikan Djaelani Sutomo.
3. Evita Maryanti Tagor, yang sebelumnya menjabat presiden direktur PT Tugu Pratama Indonesia menjadi Direktur sumber daya manusia. Evita menggantikan Rukmi Hadi Hartini.
4. Luhur Budi Djatmiko, yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Pengawas Internal menjadi Direktur Umum. Luhur menggantikan mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Waluyo.
5. Hari Karyuliarto, yang sebelumnya menjabat sekretaris perusahaan menjadi Direktur Gas
Pada perombakan direksi Pertamina kali ini, pemerintah tetap mempertahankan empat orang jajaran direksi lama. Keempat pejabat tersebut adalah Direktur Utama Karen Agustiawan, Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko M. Afdal Bahaudin, Direktur Hulu M Husen, dan Direktur Keuangan Andri T Hidayat. (sj)
Mendagri Wanti-wanti KPU Jaga Data Pemilih Pilkada 2024, Ada Ancaman Hukum kalau Bocor
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti KPU RI agar tak ada kebocoran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke pihak yang tidak berwenang.
