VIVAnews – PDIP tidak perlu berargumentasi bahwa demokrasi harus efisien, karena salah satu cirri demokrasi adalah kurang efisien. Demikian dikatakan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Effendy Choirie sebelum hadir dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), di gedung DPR, Kamis, 16 Oktober 2008.
Karena itu pula jika ingin efisien, nanti ketika sudah menjadi dan menjalankan roda pemerintahan melakukan efisiensi. Effendy mengakui dalam lobi semalam tidak ada titik temu. “Semangatnya musyawarah mufakat tapi perilakunya tidak ada upaya ke situ, semua bertahan pada pendapatnya masing-masing,” katanya.
Fraksi yang mematok angka tinggi, yakni 30 persen, memang terlihat berkeinginan membatasi pencalonan tokoh lain. “Padahal mungkin rakyat menginginkan tokoh alternatif, kalau alasan angkanya besar untuk kestabilan, tidak juga, kalau kebijakan baik untuk rakyat, maka pemerintahan pasti stabil dan tidak ada diganggu oleh DPR,” katanya.
Karena itu pula PKB mengusulkan angka moderat, yakni 20 persen.
Karena kalau dipatok 30 persen dalam mengajukan capres/cawapres, hanya akan mempersempit pilihan rakyat. Namun kalau PDIP dan Golkar tidak bersedia turun lagi, jalan terakhirnya adalah voting. ”Kalau partai kecil harusnya memang menyetujui angka yang kecil, kalau tidak akan menbatasi cita-citanya sendiri,” katanya.
Ketua Pansus RUU Pilpres dalam kesempatan yang sama mengatakan, Golkar jangan sampai disuruh turun terus, karena Golkar sudah sepakat dengan angka 25 persen. “Dari pembahasan lobi-lobi ini sebenarnya sudah diketahui pikiran masing-masing siapa yang mau mengajukan capres,” katanya.
Sri Mulyani Buka Suara soal Harga Sepatu Rp 10 Juta Kena Pajak Rp 31 Juta
Viral di media sosial seorang pria mengeluhkan dirinya dikenakan biaya bea masuk Rp 31 juta untuk harga sepatu Rp 10 juta.
