- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa proses pengambil alihan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dari Jepang nantinya harus melibatkan DPR.
Hal tersebut untuk menghindari adanya perbedaan persepsi seperti kasus divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
Hidayat selaku ketua tim perunding menuturkan, pemerintah saat ini sedang merapatkan barisan, mempersiapkan bahan perundingan yang akan dibawa pada pertemuan dengan Jepang paling lambat September tahun ini.
Setiap kementerian terkait, ditugasi membuat matriks perundingan terkait pengambil alihan perusahaan tersebut. "Sehingga keputusan dari pihak Indonesia sudah bulat begitu," ujarnya di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian, Jakarta, Jumat 4 Agustus 2012.
Setelah pertemuan tersebut, diharapkan kedua pihak dapat menandatangani surat perjanjian pengambil alihan pada Oktober mendatang. Kemudian, melakukan proses transisi sampai dengan habis kontrak kerja sama dengan Jepang pada September 2012.
"Tentu ada masalah-masalah krusial yang harus dirundingkan, masih ada proses kita menyelesaikan audit, second opinion dari konsultan dan sebagainya," ujarnya.
Pemerintah, menurut Hidayat, menyiapkan dana sebesar Rp7 triliun guna pengambil alihan INALUM tersebut. Dana berasal dari APBN dan baru disetorkan pada tahun depan . "Sekarang sudah tersedia Rp2 triliun, jadi masih akan disiapkan lagi Rp5 triliun," tegasnya. (umi)
Jokowi Semringah Resmikan Balai Terbesar se-Asia Tenggara di Depok
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Indonesia Digital Test House (ITDH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Depok, Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2
