- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru terbentuk saat ini masih dijalankan 100 prang pegawai. Pegawai tersebut merupakan tim transisi di luar pegawai struktural OJK mendatang.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Jasa Keuangan non Bank, Firdaus Djaelani menjelaskan dari peleburan dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mencapai 2.500 pegawai. "Jika kurang kita baru merekrut dari luar," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, 27 Agustus 2012.
Firdaus menegaskan tidak semua pegawai Kemenkeu dan BI bisa masuk OJK, namun ada uji kelayakan yang harus dilalui. Sedangkan untuk sisa kekurangan pegawai OJK akan diprioritaskan dari kalangan industri keuangan dan pendidikan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menambahkan untuk perwakilan daerah, saat ini masih menumpang kantor cabang BI di daerah. Tak hanya perbankan, namun asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan sektor keuangan lainnya juga turut diawasi di daerah.
"Itu semua akan diawasi oleh perwakilan OJK di daerah. Tapi ini baru 1 Januari 2013," tandasnya.
Sementara terkait anggaran, OJK masih mengandalkan dana APBN sebagai pembiayaan operasional lembaga tersebut. Namun, untuk kedepannya, OJK akan memperoleh iuran dari seluruh anggota OJK yang terdiri dari lembaga keuangan Bank maupun Non-Bank sebaga dana operasional.
"Iuran kita bicarakan secara bertahap. Karena kita juga berharap ketergantungan dari APBN bertahap dapat dikurangi secepat mungkin," ujar Muliaman.
Ketergantungan akan APBN katanya, akan mulai digerus seiring dengan masa transisi sampai dengan 2014 nanti. Untuk itu dukungan dari industri diharapkan pula guna memuluskan masa-masa transisi ini. (eh)
Inisiatif untuk Menekan Dampak Pemanasan Global Terus Dilakukan
Pemanasan global membawa dampak signifikan bagi planet kita termasuk Indonesia. Kenaikan suhu bumi menyebabkan berbagai perubahan iklim ekstrem seperti kekeringan, banjir
